DEMAK — Pemerintah Kabupaten Demak bersama konsorsium FOCUS (Fisherfolk Empowerment for Climate Resilience and Sustainability) secara resmi memulai penyusunan masterplan pengelolaan pesisir terpadu, dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di Hotel Amantis, Kamis, 10 Juli 2025.
Kegiatan ini merupakan langkah penting dalam upaya menjaga keberlanjutan wilayah pesisir serta mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan pembangunan.
Program Manager FOCUS dari Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial, Miranda, menjelaskan bahwa inisiatif ini merupakan bagian dari program pemberdayaan layanan untuk ketahanan iklim dan keberlanjutan yang telah berjalan sejak 2023. Program ini dilaksanakan oleh konsorsium yang terdiri dari empat organisasi: Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial, Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir dan Lautan IPB University, WALHI, serta KIARA.
“Sejak pertengahan 2023 kami telah melakukan koordinasi dengan Bappeda provinsi dan kabupaten/kota, khususnya di lima daerah target yaitu Demak, Jepara, Batang, Kendal, dan Kota Semarang. Dari hasil studi awal yang disebut Status of Coastal (SOC), kami memetakan kondisi tata kelola, keterlibatan masyarakat, hingga kontribusi terhadap ketahanan pangan,” ujarnya.
Berangkat dari temuan SOC, dilakukan pelatihan dan diskusi multipihak yang melibatkan unsur pemerintah, akademisi, LSM, serta komunitas. Langkah ini dilanjutkan dengan pembentukan Project Management Office (PMO), sebuah tim kerja lintas sektor berbasis pentahelix, untuk menyusun dokumen perencanaan pengelolaan pesisir yang komprehensif.
Masterplan ini tidak berdiri sendiri, melainkan menyinergikan dokumen-dokumen perencanaan yang sudah ada seperti Renstra, RATAP, serta dokumen adaptasi perubahan iklim dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Penyusunan dilakukan melalui pendekatan tematik, dengan fokus pada tiga aspek utama: sosial ekonomi, sumber daya alam dan ekologi, serta infrastruktur dan sanitasi.
“Kami memulai dengan memetakan isu-isu prioritas di wilayah pesisir, lalu menyusun solusi dan melihat kesesuaian dengan program yang sudah berjalan di OPD. Jika belum ada, maka akan kami rekomendasikan untuk masuk ke dalam perencanaan ke depan,” tambah Miranda.
Ke depan, PMO akan melakukan pertemuan rutin tidak hanya untuk menyusun, tetapi juga memantau pelaksanaan program yang telah direncanakan. Harapannya, proses ini dapat menghasilkan tata kelola pesisir yang lebih baik, inklusif, dan adil bagi seluruh elemen masyarakat.
“Prinsip kami adalah memastikan seluruh komponen — dari pemerintah, akademisi, LSM hingga masyarakat — terlibat secara aktif, agar pembangunan pesisir dapat adil dan berkelanjutan,” pungkasnya.
