DISWAY JATENG – Tiga rancangan Perda segera diajukan. Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD menyatakan tiga Raperda segera maju penyampaiannya. Yakni Raperda Perubahan Keempat Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Susunan dan Perangkat Daerah Kota Tegal, Bantuan Hukum dan Raperda Inisiatif.
Ketua Bapemperda Sutari mengatakan, perubahan keempat perda substansinya mengatur perubahan susunan dan perangkat Bappeda. Menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Baperida).
Kemudian, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
“Pengajuan tiga Raperda tersebut oleh wali kota dan pelaksanannya akan terjadwalkan oleh Badan Musyawarah DPRD,” kata Sutari.
Sementara itu, Kepala Bagian Hukum Budio Pradipto mengungkapkan, untuk Naskah Akademik Raperda Bantuan Hukum sudah selesai.
“Perlu kami sampaikan materi yang ada dalam Naskah Akademik sudah dengan Perpres 53 Tahun 2021. Jadi dalam UU Nomor 16 Tahun 2011 menitikberatkan kepada fakir miskin. Tapi pada Perpres 53 ada kategori kelompok rentan. Beberapa daerah yang sudah menyusun adalah 28 dan selesai. Yang belum 8 kabupaten atau kota,” terang Budio.
Kepala Bagian Organisasi P Herdiyanto menyampaikan gambaran Raperda Perubahan Keempat. Keempat Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Susunan dan Perangkat Daerah Kota Tegal, yaitu salah satunya pembentukan Baperida. Secara substansi hanya perubahan nomenklatur dari Bappeda menjadi Baperida dan BKPPD menjadi BKPSDM.
Dasarnya Permendagri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah. “Tusi penunjang urusan pemerintah, nomenklatur terkait penyebutan BKPPD sejak 2017 segera sesuaikan. Tidak ada penambahan fungsi maupun bidang. Hanya merubah nomenklatur saja. Ada aturan teknis terkait pembentukan Perangkat Daerah,” terang Herdiyanto. (nam)
