Anggaran

16 ribu tempat tinggal di Kabupaten Batang masuk kategori rumah tidak layak huni (RTLH), dan akan diperbaiki bertahap 200 unit rumah setiap tahunnya.

Anggaran Polresta Surakarta di tahun 2026 mengalami penurunan, sesuai kebijakan efisiensi alokasi APBD yang dikeluarkan pemerintah pusat.

Pemkot Semarang bersiap menghadapi penurunan dana transfer ke daerah (TKD) Rp442 miliar pada 2026, dengan sejumlah efisiensi anggaran.

Rencana pemangkasan dana transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) dari yang berpotensi mempengaruhi pendapatan daerah disikapi serius Pemkab Kudus.

Pemkot Semarang menegaskan belanja pegawai tetap dijaga di bawah 30 persen dari APBD, sesuai amanat UU.

Pemkab Kudus membuka peluang lebar bagi masyarakat dan semua pihak ikut mengawasi proyek pembangunan dua fasilitas baru di RSUD Loekmonohadi Kudus Rp51 Miliar.

Kebijakan Pemkab Sragen dalam membuat desa presisi mendapat kritikan dari DPRD Sragen yang di nilai tak efektif

Rusaknya kondisi gedung yang menimpa 58 sekolah dasar (SD) di Kabupaten Kudus, kini siap dilakukan perbaikan menggunakan APBD Kudus sebesar Rp 9,3 miliar.