SRAGEN — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen tengah mempertimbangkan untuk mengadopsi program Data Desa Presisi (DDP) sebagai landasan utama dalam membuat kebijakan yang akurat dan tepat sasaran.
Program ini diharapkan dapat memberikan data faktual dari lapangan untuk mengatasi berbagai permasalahan di desa, termasuk penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Sekretaris Daerah (Sekda) Sragen, Hargianto, menjelaskan bahwa DDP merupakan program yang akan mengolah data riil di tingkat desa. Data yang diinput ke dalam aplikasi akan mencerminkan kondisi de facto atau fakta di lapangan, bukan sekadar data administratif.
"Setelah data diinput, akan muncul indikator-indikator desa secara detail, seperti pertumbuhan ekonomi, data potensi dea, dan tingkat kemiskinan yang terbaca secara by name by address," ungkap Hargianto.
Dia menekankan pentingnya input data yang benar-benar riil sesuai kondisi di desa agar hasil yang didapatkan akurat. Mekanisme pengumpulan data akan melibatkan kader desa sebagai petugas pengisi data.
Menurut Hargianto, kader desa yang merupakan warga asli desa lebih memahami kondisi detail di lingkungan mereka dibandingkan dengan pendamping desa. Sementara itu, instrumen lainnya seperti pendamping desa akan berfungsi sebagai verifikator.
"Pendamping desa belum tentu tahu, tapi kalau kader desa yang asli tinggal di situ sudah pasti tahu detail," jelasnya.
Setelah data dari seluruh desa terinput, informasi yang dihasilkan dapat dikonsolidasikan menjadi indikator tingkat kecamatan, kabupaten, bahkan nasional.
DDP juga berbasis spasial, sehingga data dapat dipetakan secara geografis untuk memudahkan analisis. Sebagai proyek percontohan, program ini akan dimulai di Desa Japoh, Kecamatan Jenar.
Hargianto menyebutkan bahwa DDP diusulkan masuk dalam anggaran perubahan dan saat ini baru dalam tahap paparan kepada bupati. Konsep DDP sejalan dengan semangat sistem satu data (one data).
Dengan algoritma pertanyaan yang sudah teruji, kemungkinan terjadinya kesalahan dalam input data sangat kecil. Hingga saat ini, program DDP telah diterapkan di lebih dari 1.000 desa di seluruh Indonesia.
Diharapkan, dengan pengolahan data yang benar dan akurat melalui DDP, Pemkab Sragen dapat memiliki landasan yang kuat untuk merumuskan kebijakan yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, sehingga pembangunan di desa menjadi lebih efektif dan efisien.
Terpisah, Ketua Komisi I yang sekaligus menjadi anggota Badan Anggaran DPRD Sragen, Endro Supriyadi menyatakan belum sepakat dengan postur anggaran yang diajukan eksekutif terkait program desa presisi.
Dijelaskan Endro, sesungguhnya sudah banyak forum - forum untuk menyerap aspirasi sekaligus merumuskan agenda prioritas pembangunan dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Inovasi aplikasi - aplikasi di berbagai OPD sampai desa bahkan input data juga sudah sering dilakukan berulang ulang. Faktanya, Status kemiskinan ekstrim tak kunjung bergeser.
"Sudah banyak teori dan analisis yang dibuat. Komitmenya satu, rakyat butuh kerja nyata pemerintah. Urusan kesejahteraan, mbela wong cilik, kita pernah punya sejarah Matra dan UPTPK yang membanggakan. Tetapi kini berangsur mati suri. Sangat kita sayangkan," jelasnya.
