JAKARTA (Disway Jateng) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas memimpin rapat perdana usai libur Idulfitri 1444 H. Anas membahas sejumlah hal strategis terkait reformasi birokrasi hingga manajemen aparatur sipil negara (ASN).
Anas juga menyapa sejumlah pegawai Kementerian PANRB. “Mohon maaf lahir dan batin, ya. Semangat bekerja kembali,” sapa Menteri Anas kepada para pegawai Kementerian PANRB, Rabu (26/04).
Dikutip dari menpan.go.id, Anas berpesan, Idulfitri harus menjadi momentum perbaikan dan percepatan kinerja ASN. “Pelayanan publik harus optimal, meningkat, dan berdampak langsung ke masyarakat,” ungkap Menteri Anas.
Menteri Anas menegaskan kepada seluruh ASN agar langsung fokus dengan pelayanan masyarakat pasca-libur Idulfitri ini. “Kita harus langsung fokus untuk tugas melayani masyarakat usai libur nasional dan cuti bersama ini,” kata Anas.
Adapun sejumlah hal strategis yang dibahas Anas antara lain penyiapan peraturan terkait jabatan fungsional dosen. “Kami akan diskusi menjaring masukan dari perwakilan para guru besar, dosen, dan beberapa kampus, sebagai aturan tindak lanjut untuk penataan jabatan fungsional dosen yang memang ada kekhususan pengaturannya karena mandatory UU,” ujarnya.
Anas juga membahas akselerasi Mal Pelayanan Publik (MPP) di berbagai daerah. “Bulan Mei 2023 akan ada tambahan secara resmi sedikitnya 13 MPP, menambah jumlah MPP saat ini di 115 kabupaten/kota. Tahun ini total akan ada 127 MPP baru se-Indonesia; sebagian besar di luar Jawa,” terang Anas.
Progres MPP Digital, lanjut Anas, juga terus kita kawal bersama. Fokusnya sekarang adalah menyempurnakan integrasi dengan basis data kependudukan, sehingga ke depan warga tidak perlu lagi mengisi data berulang untuk setiap kali pengajuan pelayanan yang dilakukan pemerintah karena datanya sudah terintegrasi.
“Semoga bisa membantu mengakselerasi pelayanan publik di berbagai daerah. Tentu kita berterima kasih kepada pemkab/pemkot se-Indonesia yang terus bekerja meningkatkan pelayanan bagi masyarakat,” papar Anas.
Tunda Halalbihalal
Kemenpan RB juga mengimbau instansi pemerintah untuk menunda menggelar kegiatan halalbihalal pasca-libur nasional dan cuti bersama Idulfitri 1444 Hijriah. Adanya imbauan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kelancaran mobilitas masyarakat, sekaligus juga agar semua aparatur negara segera fokus menjalankan tugas pelayanan sesuai bidang masing-masing.
“Dalam rangka meningkatkan kelancaran mobilitas masyarakat pasca-libur nasional dan cuti bersama Idul Fitri 1444 Hijriah, diimbau agar instansi pemerintah jika merencanakan kegiatan halalbihalal untuk ditunda sampai awal pekan kedua setelah Hari Raya Idul Fitri 1444 H,” ungkap Menko Polhukam Mahfud MD, yang juga menjabat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) ad interim, Senin (24/4).
Imbauan tersebut tertuang Surat Menteri PANRB No. B/480/M.KT.01/2023 yang ditandatangani Mahfud MD tanggal 24 April 2023.
Mahfud menambahkan, halalbihalal bisa diadakan setelah 2 Mei 2023. Pekan pertama usai cuti bersama, diharapkan instansi pemerintah langsung fokus menyelenggarakan pelayanan publik.
Mahfud juga meminta agar Kementerian BUMN berkenan menindaklanjuti himbauan ini kepada lingkungan dunia usaha dibawahnya. “Kami meminta kepada Kementerian BUMN mengeluarkan imbauan serupa, demi meningkatkan kelancaran mobilitas masyarakat pasca-periode libur nasional dan cuti bersama Idulfitri 1444 Hijriah,” pungkas Mahfud. (*)
