YOGYAKARTA — Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dipastikan bebas dari beras oplosan. Jaminan itu diungkapkan
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Sabtu 19 Juli 2025 kemarin.
"Tidak lah (beras oplosan). Makanya, koperasi kelurahan ini jadi infrastrukturnya pemerintah. Jadi, kalau pemerintah ada bantuan pangan, ada operasi pasar, masuk ke Kopdes, insyaAllah aman," ujarnya di Balai Desa Sinduadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman, Sabtu 19 Juli 2025.
Politisi yang akrab dengan sebutan Zulhas itu mengatakan adanya bantuan dan subsidi ke pasar dan kopdes, bisa mencegah adanya beras oplosan yang terjadi dilakukan di sejumlah daerah dan merk saat ini.
"Selama ini kita enggak punya bantuan taruh ke pasar. Ya, harga berasnya Rp14.500, disubsidi jadi Rp12.500, ada selisih Rp2.000 kan? Dicampur, jualnya 13.500, masih untung, lakunya cepat, tapi rakyat dirugikan," katanya.
Untuk itu, Kopdes Merah Putih, lanjut Zulhas, menjadi salah satu infrastruktur pemerintah untuk menanggulangi harga kebutuhan pokok yang mahal, termasuk diantaranya beras.
"Makanya, Kopdes atau Koperasi Kelurahan itu menjadi salah satu nanti infrastruktur pemerintah untuk pasar murah, untuk bagi sembako, untuk operasi pasar ya, untuk pembagian-pembagian program-program sosial lainnya, pemerintah belanja di Kopdes," jelasnya.
Selain itu, penyediaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga akan dilakukan melalui Kopdes Merah Putih, sehingga bisa terintegrasi dengan mudah.
"Makanya kita akan cepat kerja kan. Termasuk makan bergizi nanti belanjanya di Kopdes. Karena tiap kelurahan ada," pungkasnya.
Diketahui, kasus pengoplosan pada bahan makanan sudah sering kali terjadi di Indonesia. Seperti halnya pada kasus beras premium yang ternyata oplosan dan kualitasnya tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan.
Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Kementrian Pertanian (Kementan) di 13 laboratorium di 10 Provinsi, ditemukan adanya 212 merek beras yang kualitasnya tidak sesuai dengan standar, berat, dan Harga Eceran Tertingi (HET).
Bahkan lebih parahnya lagi, ada penjual yang menjual beras oplosan tersebut di atas HET dengan kualitas yang buruk.
Sebanyak 85,56 persen beras premium dijual dengan kualitas yang tidak sesuai dengan standar. Kemudian, sebanyak 59,78 persen beras premium tersebut dijual di atas HET.
Diperkirakan, kerugian yang dialami oleh konsumen mencapai Rp99 Triliun per tahun.
