Perum Bulog melakukan inspeksi mendadak di Pasar Gede Solo, Minggu (20/7), guna memastikan distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tidak melenceng dari ketentuan.
Fokus pengawasan antara lain harga jual agar tidak melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET), serta potensi pengoplosan beras.
Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menegaskan pihaknya tidak akan mentolerir segala bentuk pelanggaran distribusi.
“Kami siap memproses hukum jika ditemukan pengoplosan atau penyelewengan beras SPHP,” ujar Rizal.
Ia menyebut, pengawasan saat ini dilakukan secara ketat melalui Satgas Pangan yang melibatkan Polri, TNI, serta aparat pengawasan pasar.
Peran Babinsa, Babinkamtibmas, hingga petugas perdagangan daerah menjadi ujung tombak di lapangan.
“Bulog dan Bapanas sudah memperketat sistem distribusi. Ada aplikasi khusus, surat pernyataan distributor, dan pengawasan melekat dari Satgas,” tambahnya.
Dari data terbaru, stok nasional beras SPHP mencapai 4,2 juta ton, dengan alokasi untuk Jawa Tengah sebesar 307.688 ton dan Surakarta 78.403 ton.
Sementara dari pagu nasional sebanyak 1,3 juta ton, alokasi untuk Solo tercatat 39.564 ton. Hingga 18 Juli 2025, realisasi penyaluran SPHP secara nasional mencapai 358.045 ton, termasuk 2.254 ton untuk Solo.
Rizal menyebut penyaluran selama sepekan terakhir berjalan lancar dan disambut baik oleh masyarakat.
“Beras SPHP terbukti disukai karena kualitas baik dan harga terjangkau,” katanya.
Tak hanya pengawasan di lapangan, Bulog juga membuka saluran pengaduan melalui layanan hotline untuk menampung keluhan masyarakat terkait distribusi beras.
“Kami ingin memastikan beras murah dari pemerintah ini benar-benar sampai ke tangan rakyat, bukan dimainkan oleh spekulan,” tegas Rizal.
