SEMARANG — Menghadapi ancaman bencana yang terus meningkat menjelang musim penghujan, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng resmi mengukuhkan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kota Semarang.
Agustina menjelaskan bahwa forum ini melibatkan berbagai unsur lintas organisasi perangkat daerah (OPD), di mana seluruh sekretaris dinas diwajibkan menjadi bagian dari FPRB.
“Supaya proses mitigasi bisa dilakukan dengan membangun sinergi lintas OPD. Jadi, jika terjadi bencana, penanganannya akan lebih cepat,” tegas Agustina usai Apel Kesiapsiagaan Bencaba di Halaman Balai Kota Semarang, Kamis, 11 September 2025.
Menurut Agustina, FPRB memiliki peran vital dalam membantu pemerintah kota untuk mitigasi, pengurangan risiko, hingga penanggulangan bencana. Ia menekankan bahwa forum ini tidak hanya bersifat koordinatif, melainkan juga wajib ikut turun langsung ke lapangan.
FPRB nantinya akan bekerja terintegrasi dengan camat dan lurah di bawah koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang. Pembentukan forum ini disebut sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi bencana longsor dan banjir menjelang musim penghujan.
“Kita tahu, September sampai Februari risiko longsor itu sangat besar, terutama di wilayah rawan. Maka yang bisa dilakukan sekarang adalah meningkatkan kewaspadaan masyarakat, sekaligus memperketat aturan terkait bangunan yang memiliki risiko tinggi,” jelasnya.
Libatkan Akademisi, Relawan, Hingga Medis
Kepala Pelaksana BPBD Kota Semarang, Endro Pudyo Martanto, menambahkan bahwa forum ini menjadi wadah strategis untuk menyatukan seluruh komponen masyarakat.
“Dengan forum ini, kita bisa menggugah dan menggerakkan seluruh stakeholder di Kota Semarang. Ada akademisi, tenaga medis, Basarnas, sekretaris dinas infrastruktur, relawan, hingga perguruan tinggi. Semuanya bersatu dalam forum ini,” ungkap Endro.
Ia menegaskan, forum ini juga berperan dalam merumuskan kebijakan pemerintah terkait mitigasi bencana. “Jangka pendeknya tentu mendukung langkah mitigasi agar penanganan bencana lebih terarah,” tambahnya.
Fokus Tangani Banjir di Kawasan Jerakah
Selain ancaman longsor, Wali Kota Agustina juga menyoroti persoalan banjir dan genangan yang kerap melanda beberapa titik rawan, salah satunya di kawasan Jerakah.
Menurutnya, penyebab utama genangan adalah saluran air yang tersumbat sampah dan bangunan liar yang menutup aliran.
“Ini akan kita selesaikan. Saya mohon maaf jika ada yang merasa terganggu dengan proses normalisasi saluran air. Tapi saya pastikan ini akan kami betulkan, meski pasti ada pihak yang terdampak,” jelasnya.
Data BPBD: 85 Bencana Terjadi di Semarang Awal 2025
Sebagai catatan, BPBD Kota Semarang mencatat sejak Januari 2025 sudah terjadi 85 kejadian bencana alam. Di antaranya 10 kawasan banjir, 2 rumah amblas, 41 talud longsor, 11 puting beliung, 5 pohon tumbang, 12 rumah roboh dan 4 kebakaran.
Dari total kejadian tersebut, terdapat 166 warga terdampak dengan total kerugian mencapai Rp1,8 miliar.
Antisipasi Bencana Jadi Prioritas Kota Semarang
Melalui pengukuhan FPRB, Pemkot Semarang berharap seluruh elemen masyarakat semakin siap menghadapi bencana. Dengan sinergi lintas sektor, mitigasi dan penanggulangan bencana diharapkan berjalan lebih cepat, tepat, dan terarah.
“Semua harus bergerak bersama. Pemerintah, masyarakat, dan stakeholder lainnya punya peran penting untuk menjadikan Semarang lebih tangguh menghadapi bencana,” pungkas Agustina.
