SEMARANG — SEMARANG – Penurunan dana transfer dari pemerintah pusat tidak mengubah arah program prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada 2026.
Agenda pembangunan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap menjadi fokus utama.
“Meski ada penyesuaian transfer ke daerah, tidak ada perubahan terhadap program prioritas. Program yang langsung menyentuh masyarakat tetap diutamakan,” ujar Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Kamis (20/11/2025).
Pernyataan itu disampaikan Gubernur usai menandatangani Nota Kesepakatan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2026 dalam rapat paripurna di Gedung Berlian DPRD Jateng.
Luthfi menegaskan bahwa fokus pembangunan tahun depan tetap diarahkan pada penguatan ketahanan dan kemandirian pangan.
Kesepakatan tersebut menjadi dasar penyusunan Rancangan APBD 2026 yang menunjukkan tren positif di tengah penurunan dana transfer.
Dalam rancangan itu, sejumlah indikator ekonomi Jateng tercatat menguat. Pertumbuhan ekonomi triwulan III 2025 mencapai 5,37%, meningkat dari 4,93% pada tahun sebelumnya.
Berdasarkan capaian tersebut, Pemprov Jateng memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 2026 berada di kisaran 5–6 persen, dengan inflasi terjaga di level 2,86%.
Indikator kesejahteraan masyarakat juga membaik.
Persentase penduduk miskin turun menjadi 9,48%, sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun dari 4,78% menjadi 4,66%.
Pemerintah menilai tren ini sebagai fondasi kuat untuk menjalankan prioritas pembangunan tahun 2026.
Dari sisi fiskal, pendapatan daerah ditargetkan naik 3,04% menjadi Rp 23,74 triliun.
Adapun belanja daerah direncanakan lebih efisien dengan penurunan 2,79%. Pembiayaan daerah sebesar Rp 414,5 miliar berasal dari penerimaan Rp 484,5 miliar dan pengeluaran Rp 70 miliar.
Pemprov juga memperkuat strategi PAD melalui digitalisasi pembayaran pajak, optimalisasi aset, dan peningkatan layanan Samsat.
Ketua DPRD Jateng, Sumanto, menjelaskan bahwa penyesuaian anggaran tahun depan dipengaruhi penurunan dana transfer pusat.
“Prioritas anggaran tahun ini tetap mengacu pada visi Gubernur untuk menjadikan Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional. Namun anggarannya turun karena adanya penurunan dana transfer sekitar Rp 1,52 triliun,” kata Sumanto.
Ia menyebut total anggaran yang sebelumnya Rp 24,48 triliun kini turun menjadi sekitar Rp 23,16 triliun.
Pada sektor pertanian, ia menilai perlu pembahasan lanjutan karena beberapa program belum bisa berjalan optimal.
“Sebagian besar sektor mengalami penurunan anggaran sehingga program-program belum bisa maksimal. Namun kemungkinan akan ada program pusat yang ikut mendukung,” ujarnya.
Dalam rapat paripurna yang sama, DPRD Jateng juga menyetujui Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026 sebagai bagian dari agenda legislasi daerah.
