SEMARANG — SEMARANG — Maraknya konten di media massa maupun media sosial yang berisi kritik terhadap pemerintah dan dinilai berpotensi mengganggu stabilitas nasional akan melalui proses take down dengan pertimbangan yang matang.
Hal tersebut mengemuka dalam Forum Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Kebijakan Pembangunan Media Massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (Media Bejo’S) yang digelar oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) di Hotel Gumaya, Semarang, Kamis (13/11/2025).
Forum ini diikuti sejumlah pejabat, tokoh media, wartawan, dan mahasiswa.
Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polhukam, Marsekal Pertama TNI Ariefin Sjahrir, menjelaskan bahwa langkah pemerintah dalam melakukan take down konten selalu melalui proses yang cermat dan sesuai prosedur.
“Tujuan utamanya adalah menjaga kondusivitas nasional, tentu sesuai prosedur dan pertimbangan yang telah dibahas sebelumnya,” ujarnya.
Menanggapi isu pembungkaman pers, Ariefin menegaskan bahwa forum ini justru menjadi ruang dialog terbuka antara pemerintah dan insan media.
“Forum ini bukan untuk membungkam, justru untuk membuka ruang komunikasi agar semua pihak memahami arah bersama dalam membangun media yang sehat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ariefin menambahkan bahwa pembentukan ekosistem media yang bersih dan jujur memerlukan kolaborasi lintas sektor.
“Kami di Kemenko Polhukam sadar bahwa membangun ekosistem media yang sehat melibatkan banyak pemangku kepentingan. Karena itu, kami merangkul seluruh unsur yang terlibat untuk bergerak bersama,” katanya.
Ia menjelaskan, hasil dari forum tersebut akan dirumuskan menjadi rekomendasi kebijakan yang disampaikan kepada para pemangku kepentingan.
“Kegiatan ini bukan kebijakan, tapi menjadi bahan rekomendasi agar semua pihak bisa mewujudkan ekosistem media nasional yang sehat,” jelasnya.
Sementara itu, Anggota Dewan Pers, Muhammad Jazuli, menilai kegiatan semacam ini penting untuk memperkuat kapasitas publik sekaligus menghadirkan ruang literasi media yang berkelanjutan.
“Forum seperti ini sangat baik dan positif di tengah turbulensi yang dirasakan industri media. Banyak faktor yang memengaruhi, baik internal maupun eksternal, sehingga kegiatan seperti ini perlu dilakukan secara reguler,” ujar Jazuli.
Menurutnya, kegiatan tersebut bukan sekadar ajang diskusi, tetapi juga wadah untuk meningkatkan literasi publik agar masyarakat mampu membedakan media yang kredibel dengan yang tidak.
“Apalagi narasumber yang dihadirkan cukup beragam, sehingga peserta mendapat literasi yang komprehensif dari berbagai dimensi,” imbuhnya.
Dukungan juga datang dari Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah, Agung Hariyadi, yang menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat ekosistem media di tingkat lokal.
“Kami mendorong tumbuhnya media lokal di Jawa Tengah karena mereka paling memahami kondisi wilayahnya. Media lokal adalah organik yang tumbuh dari masyarakat,” kata Agung.
Ia menambahkan, media memiliki peran ganda sebagai pilar demokrasi sekaligus mitra pemerintah dalam menyampaikan informasi publik.
“Kita harapkan media tetap menjaga keberimbangan informasi, ada cover both side, dan kami juga terus membuka ruang kerja sama dengan media,” jelasnya.
Menanggapi maraknya “homeless media” atau media tanpa badan hukum, Agung menilai Kominfo tidak bisa serta-merta membatasi aktivitas masyarakat di ruang digital.
“Itu hak masyarakat untuk bermedia. Tapi kami tetap melakukan pemantauan dan memberikan literasi agar masyarakat bisa menyaring informasi dengan benar,” ujarnya.
Agung menutup dengan menegaskan pentingnya literasi digital bagi masyarakat.
“Kami melakukan patroli media sosial untuk memantau konten yang beredar. Upaya ini untuk membentengi masyarakat agar mampu menyaring informasi secara bijak, sekaligus menjadi umpan balik bagi pemerintah dalam memperbaiki pelayanan publik,” pungkasnya.
