SEMARANG — Ketua Komisi D DPRD Kota Semarang, Mualim, menyoroti wacana kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Tengah 2026 yang diusulkan naik hingga 19 persen dari Rp3.454.827 menjadi Rp4,1 juta.
Ia menilai usulan tersebut perlu dikaji secara mendalam agar tidak membebani pelaku usaha di tengah situasi ekonomi yang masih belum sepenuhnya pulih.
“Silakan saja naik 19 persen kalau memang kemampuan pengusaha memungkinkan. Tapi jangan sampai kenaikan ini justru memberatkan mereka,” ujar Mualim saat ditemui di Gedung DPRD Kota Semarang, Kamis 13 November 2025.
Menurutnya, penentuan besaran upah seharusnya dilakukan melalui mekanisme tripartit yang melibatkan unsur pemerintah, pengusaha (Apindo), dan serikat pekerja. Ia juga menekankan pentingnya perhitungan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) secara objektif agar keputusan yang diambil benar-benar berkeadilan bagi semua pihak.
Selain itu, Mualim menilai penciptaan lapangan kerja baru merupakan solusi utama untuk menekan angka pengangguran dan kemiskinan di Kota Semarang. Ia mencontohkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto, dinilai mampu membuka peluang kerja dan menggerakkan ekonomi lokal.
“Program MBG ini mendorong rantai ekonomi daerah, mulai dari petani, peternak, hingga tenaga kerja di dapur produksi. Dampaknya besar terhadap penyerapan tenaga kerja,” jelasnya.
Lebih lanjut Mualim mengatakan terdapat sekitar 72 Sentra Pangan dan Produksi Gizi (SPPG) yang telah beroperasi di Kota Semarang. Setiap sentra mempekerjakan rata-rata 50 pekerja, belum termasuk tenaga tidak langsung seperti petani dan peternak yang turut terlibat.
Mualim juga menekankan pentingnya menjaga iklim investasi yang kondusif agar investor tetap tertarik menanamkan modal di Semarang. Ia mendorong pemerintah kota untuk mempermudah perizinan, memperbaiki infrastruktur, serta menjaga stabilitas keamanan.
“Kalau birokrasi cepat dan lingkungan aman, investor pasti datang. Tapi kalau rumit, mereka bisa pindah ke daerah lain dengan UMP lebih rendah,” tegasnya.
Politikus Partai Gerindra itu juga menyoroti kebijakan batas usia maksimal 35 tahun dalam rekrutmen tenaga kerja. Menurutnya, aturan tersebut sebaiknya tidak diterapkan secara kaku, terutama bagi mereka yang memiliki keahlian khusus.
“Bagi tenaga profesional seperti dokter atau teknisi spesialis, seharusnya ada pengecualian. Jangan disamaratakan,” katanya.
Mualim menegaskan, DPRD Kota Semarang akan terus mendukung kebijakan pemerintah yang berpihak pada penciptaan lapangan kerja dan kemudahan investasi, agar pertumbuhan ekonomi daerah semakin inklusif dan angka pengangguran dapat ditekan.
