SEMARANG — Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 40 Tahun 2023 tentang Pariwisata Ramah Muslim dinilai belum optimal dalam implementasinya di tingkat kabupaten/kota.
Pergub tersebut diterbitkan sebagai upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mengembangkan sektor pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus memajukan ekonomi daerah melalui pendekatan ekonomi syariah.
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin), mengakui masih terdapat sejumlah tantangan di lapangan.
Hal itu disampaikannya saat membuka Workshop Peningkatan Perekonomian Jawa Tengah melalui Pengembangan Ekonomi Syariah yang Inklusif dan Berkelanjutan, di Gedung B Lantai 5 Kantor Pemprov Jateng, Kamis 31 Juli 2025
“Pergub Nomor 40 Tahun 2023 belum optimal diimplementasikan di kabupaten/kota. Perlu peningkatan pemahaman, pendampingan teknis, dan penguatan kolaborasi lintas sektor,” tegasnya.
Gus Yasin menyebut, sejumlah kendala yang dihadapi antara lain rendahnya tingkat sertifikasi halal di kalangan pelaku UMKM, keterbatasan Rumah Pemotongan Hewan (RPH) dan Rumah Pemotongan Unggas (RPU) halal, serta kesiapan infrastruktur dan regulasi di daerah.
Ia juga menyoroti rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilih produk halal.
“Banyak yang masih memilih harga murah, padahal selisihnya hanya Rp3.000–5.000. Padahal jaminan kehalalan jauh lebih penting, terutama untuk produk seperti daging,” ungkapnya.
Meski demikian, Pemprov Jateng terus menunjukkan komitmen dalam memperkuat ekonomi syariah.
Sejumlah kebijakan dan program prioritas telah disiapkan, seperti pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS), serta penerbitan Pergub Pariwisata Ramah Muslim.
“Kita butuh sinergi antar lembaga dan seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan ekosistem ekonomi syariah di Jawa Tengah,” tandasnya.
Untuk mendorong sektor ini, Pemprov Jateng akan menggelar Jateng Halal Vaganza pada 23–29 Agustus 2025 di halaman Kantor Gubernur. Acara ini akan menampilkan zona kuliner halal yang aman dan sejahtera.
Pada 2026, juga direncanakan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik berbasis pengembangan wisata ramah muslim, bekerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi di Jawa Tengah.
Selain itu, penguatan pariwisata ramah muslim juga didorong melalui peningkatan konektivitas, termasuk dengan kembalinya status Bandara Internasional Ahmad Yani, yang diharapkan menjadi pintu masuk wisata halal di Jateng.
Beberapa kawasan telah ditetapkan sebagai destinasi wisata ramah muslim, seperti Tawangmanu di lereng Gunung Lawu, Kabupaten Karanganyar, yang menjadi proyek percontohan. Kawasan serupa juga dikembangkan di Kabupaten Semarang dan Wonosobo.
“Ke depan, Pemprov Jateng akan menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi untuk mewujudkan KKN Tematik berbasis wisata ramah muslim,” tambahnya.
Workshop ini menghadirkan narasumber Prof Sheikh Mohammed Ali Belaou (CEO Imam Foundation for Training and Development, UK),
Nyata Nugraha (Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah KDEKS Jateng),
dan Emir Sutan Hidayat (Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah KNEKS), dengan moderator Bayu Bagas Hapsoro
