SEMARANG — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi optimistis penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) dan kekurangan kebutuhan rumah (backlog) di wilayahnya dapat tuntas dalam lima tahun ke depan.
Hal itu disampaikan Luthfi saat penandatanganan nota kesepakatan bidang perumahan antara Pemprov Jateng dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Jumat malam (20/6/2025).
Menurut Luthfi, Pemprov Jateng telah memiliki program "Satu Keluarga Satu Rumah Layak Huni" yang perencanaannya sudah dihitung secara fiskal. Targetnya, perbaikan 17.000 RTLH per tahun akan menghapus rumah tidak layak huni dan kemiskinan ekstrem di Jateng.
“Kalau 17 ribu RTLH kita perbaiki setiap tahun, lima tahun ke depan sudah tidak ada lagi RTLH. Begitu juga backlog, makanya kami kumpulkan bupati/wali kota untuk validasi data,” ujarnya.
Tahun ini, kebutuhan rumah di Jateng mencapai 26.356 unit. Rinciannya, 17.510 unit dari APBD provinsi (17.000 RTLH dan 510 backlog), 6.776 unit dari APBD kabupaten/kota, serta 2.070 unit dari CSR.
Luthfi menambahkan, pemenuhan rumah layak huni adalah indikator penting dalam upaya pengentasan kemiskinan. Karena itu, ia mendorong sinergi lintas sektor—mulai dari pemerintah pusat, daerah, hingga swasta—untuk mempercepat pencapaian target tersebut.
Penandatanganan nota kesepakatan juga melibatkan bupati/wali kota se-Jateng, Bank Jateng, BPS, dan BP Tapera. Kesepakatan tersebut bertujuan menyatukan data perumahan dan mempercepat pemenuhan kebutuhan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan aparatur sipil negara (ASN) di daerah.
“Kesepakatan ini penting sebagai dasar formulasi kebijakan pemerintah pusat dalam pemerataan bantuan perumahan di Jateng,” kata Luthfi.
Sementara itu, Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP, Aziz Ardiyansah, menyebut sektor perumahan merupakan salah satu prioritas nasional dalam program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Ia menyebut, pada 2024 rumah layak huni baru mencapai 65%, dengan backlog nasional sekitar 9,9 juta rumah tangga dan 26,9 juta rumah tangga tinggal di RTLH. Pemerintah menargetkan pengurangan backlog dan RTLH sebanyak 3 juta unit secara nasional.
“Data yang akurat menjadi kunci untuk menyusun kebijakan. Dari data itu, treatment bisa dilakukan, termasuk yang telah dilakukan Pemprov Jateng lewat dana alokasi gubernur, CSR, dan gotong royong,” ujarnya.
Melalui nota kesepakatan itu, juga akan direalisasikan penyelenggaraan rumah bagi MBR dan ASN melalui skema pembiayaan Tapera dan KPR Sejahtera dengan target sekitar 20.000 unit di Jawa Tengah.
