SEMARANG — Sejumlah Rukun Tetangga (RT) di Kota Semarang memilih untuk menolak pencairan dana operasional sebesar Rp25 juta yang diberikan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang.
Menanggapi hal itu, Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, memberikan respons yang tenang dan menghargai keputusan para ketua RT.
Menurut Agustina, keputusan untuk menerima atau menolak bantuan tersebut merupakan hak penuh setiap RT, tergantung pada kebutuhan dan kondisi keuangan masing-masing lingkungan.
“Ada yang menolak karena kas RT mereka masih mencukupi. Itu tidak masalah,” kata Agustina, Jumat 8 Agustus 2025.
Ia menjelaskan, sebagian besar RT yang menolak berasal dari kawasan perumahan seperti Pudakpayung, yang dinilai tidak memiliki kendala dalam pembiayaan kegiatan operasional. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan penyaluran dana tetap memperhatikan fleksibilitas dan kemandirian tiap wilayah.
Selain alasan keuangan, beberapa kendala teknis juga menyebabkan proses pencairan tertunda. Mulai dari perubahan SK kepengurusan RT, hingga kasus ketua RT yang sudah meninggal dunia atau pindah domisili.
Meski begitu, Pemkot Semarang terus mendorong RT yang sudah lengkap secara administratif untuk segera mencairkan dana. Evaluasi dari Pemprov Jawa Tengah saat ini masih berjalan. Setelah nomor register dikeluarkan, dana akan langsung dicairkan melalui Bank Jateng.
“Target kami, mulai 8 Agustus sudah ada dana yang bisa cair,” lanjut Agustina.
Namun ia menekankan, pencairan dana tetap bergantung pada kelengkapan dokumen dari masing-masing RT. Ia mengimbau para ketua RT untuk aktif melengkapi persyaratan agar proses dapat segera berjalan.
“Kalau administrasinya lengkap, dana langsung cair. Kalau belum, ya segera lengkapi. Yang sudah siap bisa langsung jalan dulu,” tegasnya.
