SEMARANG — Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, menegaskan bahwa pemberhentian direksi PDAM Tirta Moedal, Bumi Pandanaran Sejahtera, dan Semarang Zoo bukanlah tindakan tergesa-gesa, melainkan langkah strategis untuk memperkuat kinerja dan profesionalisme Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kota Semarang.
Agustina menyebut bahwa keputusan ini diambil setelah melalui kajian mendalam bersama tim ahli dan pihak akademisi dari Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro (Undip). Pemerintah Kota (Pemkot) menilai perlunya pembenahan menyeluruh agar manajemen BUMD tidak terjebak dalam pola lama yang dianggap kurang adaptif terhadap tantangan bisnis modern.
“Kami melihat asetnya besar sekali, opportunity-nya besar juga. Tapi agar tidak terbawa kebiasaan lama, direksi kami minta untuk diberhentikan dulu supaya bisa membuat business plan baru dari nol (from zero),” ujar Agustina di Tri Lomba Juang, Jumat 10 Oktober 2025.
Menurut Agustina, langkah ini tidak hanya berlaku untuk PDAM, melainkan juga bagi dua BUMD lainnya yaitu PT Bumi Pandanaran Sejahtera dan Semarang Zoo. Ketiganya akan melalui proses restrukturisasi manajemen yang berfokus pada peningkatan layanan publik serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kami ingin ketiga badan usaha ini punya arah bisnis yang jelas, modern, dan profesional. Direksi yang baru nanti harus mampu menyusun business plan yang visioner dan bisa menjawab tantangan masa depan,” tegasnya.
Ia menjelaskan, Pemkot Semarang telah membentuk tim integrasi untuk memantau proses restrukturisasi ketiga BUMD tersebut. Tim ini bertugas menilai potensi bisnis, efektivitas manajemen, dan arah pengembangan usaha agar dapat bersinergi dengan program pembangunan kota.
Salah satu fokus utama restrukturisasi adalah pada PDAM Tirta Moedal Semarang, yang dinilai memiliki peluang besar seiring dengan hadirnya regulasi baru tentang pengelolaan air tanah.
“Kalau nanti penggunaan air tanah dikurangi, PDAM harus siap menjadi solusi utama penyedia air bersih. Karena itu, persiapannya harus matang,” jelas Agustina.
Selain itu, Pemkot juga tengah menyiapkan program SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) untuk kawasan Semarang Barat dan Semarang Timur. Kedua proyek tersebut dipandang sebagai peluang emas bagi PDAM untuk memperluas cakupan layanan sekaligus meningkatkan PAD.
Wali Kota Agustina memastikan proses pengisian jabatan direksi akan dilakukan secara terbuka dan transparan melalui mekanisme open bidding.
“Minggu ini akan segera dibuka pendaftaran. Semua dilakukan secara terbuka di media. Siapa pun yang memiliki kompetensi dan visi bisnis yang kuat dipersilakan mendaftar,” katanya.
Menariknya, direksi lama tetap diberi kesempatan untuk mengikuti seleksi kembali. Namun, mereka akan dinilai dari kemampuan menyusun konsep bisnis baru yang lebih segar dan berorientasi pelayanan.
“Mereka dilepas bukan karena pelanggaran, tapi agar bisa memulai dari awal dengan semangat baru. Kalau punya ide bagus, tentu boleh mendaftar lagi,” tambahnya.
Selain PDAM, Semarang Zoo juga menjadi perhatian Pemkot karena dinilai belum maksimal dalam mengelola potensi wisata edukatif. Agustina berharap taman satwa tersebut dapat menjadi destinasi ramai seperti masa lalu.
“Dulu Tinjomoyo dan Tegalwareng ramai sekali. Kita ingin Semarang Zoo juga seperti itu, tapi dengan pengelolaan yang profesional dan inovatif,” ujarnya.
Begitu pula dengan PT Bumi Pandanaran Sejahtera, yang diharapkan mampu memperluas cakupan bisnis serta meningkatkan kontribusi terhadap PAD.
Selain membenahi BUMD, Pemkot Semarang juga berencana menghadirkan tenaga ahli di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Menurut Agustina, langkah ini penting agar setiap dinas dapat bekerja lebih fokus, terukur, dan memiliki inovasi yang selaras dengan visi pembangunan kota.
“Tenaga ahli ini bukan hanya membantu teknis, tapi juga memastikan program setiap OPD sejalan dengan visi dan misi RPJMD Kota Semarang. Mereka akan menjadi penghubung agar semua indikator pembangunan tercapai,” jelasnya.
Tenaga ahli tersebut nantinya direkrut berdasarkan kompetensi dan kebutuhan dinas, dengan kualifikasi minimal S1 dan sesuai bidang keahlian.
Agustina menegaskan, seluruh langkah reformasi ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan dan telah melalui kajian menyeluruh.
“Semua proses dilakukan secara transparan dan terbuka. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Ini semua untuk kebaikan Kota Semarang agar BUMD kita bisa tumbuh sehat, kuat, dan profesional,” tegasnya menutup keterangan.(SUL)
