SEMARANG — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang menyoroti langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang dalam memberhentikan jajaran Direksi Perumda Air Minum Tirta Moedal yang dinilai berlangsung terlalu cepat dan minim komunikasi.
Pemberhentian tersebut tertuang dalam Surat Keputusan (SK) bernomor B/5085/900.1.13.2/X/2025 yang ditandatangani oleh Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Semarang, Hernowo Budi Luhur, pada Kamis 9 Oktober 2025.
Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang, Joko Widodo, menyayangkan proses pergantian kepemimpinan di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut dilakukan tanpa koordinasi yang matang. Menurutnya, pergantian direksi seharusnya dijalankan dengan komunikasi terbuka dan berjenjang agar tidak menimbulkan persepsi negatif di publik.
“Kami memahami bahwa pengangkatan maupun pemberhentian direksi merupakan hak penuh pemerintah daerah. Namun idealnya, dilakukan dengan cara yang lebih smooth, etis, dan komunikatif agar tidak menimbulkan kesan tergesa atau mengabaikan profesionalitas,” ujar Joko, Jumat 10 Oktober 2025.
Joko menambahkan, langkah cepat Pemkot tanpa penjelasan komprehensif dapat memunculkan pertanyaan di masyarakat terkait alasan dan urgensi di balik keputusan tersebut.
“Yang kami soroti bukan substansi keputusannya, tetapi proses dan waktunya. Jika dilakukan mendadak, publik bisa salah menilai. Padahal hal ini bisa disampaikan secara terbuka agar tidak menimbulkan tafsir yang keliru,” imbuhnya.
