BATANG — Bupati Batang M. Faiz Kurniawan menjawab dua isu krusial: pertanggungjawaban APBD 2024 dan perubahan perda pajak serta retribusi daerah dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang.
“Capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP ini adalah hasil kerja bersama kita semua,” ujar Faiz, Senin 23 Juni 2025.
Ia menyebut WTP bukan sekadar penghargaan, melainkan cermin dari kolaborasi apik antara legislatif dan eksekutif sejak tahap perencanaan hingga pelaporan.
Ke depan, ia menegaskan niat kuat mempertahankan capaian tersebut sebagai standar.
“Kerja sama ini harus terus ditingkatkan agar kita bisa meraih WTP secara berkelanjutan,” tambahnya.
Terhadap sorotan Fraksi PDI Perjuangan soal tata kelola teknis keuangan daerah, Faiz tak mengelak.
Ia justru menjabarkan peta peningkatan di berbagai sektor: mulai dari penyusunan anggaran yang melibatkan usulan DPRD hingga peningkatan kualitas dokumen perencanaan.
“Kita pastikan pembangunan makin merata, sesuai visi misi daerah dan kebutuhan riil masyarakat,” tegasnya.
Pemerintah Batang juga menerima masukan untuk menggelar bimtek tahunan dalam rangka menghadapi sistem penganggaran yang terus berubah.
Di sisi pelayanan publik, terutama infrastruktur dan kesehatan, Bupati Faiz menyebut program yang sedang berjalan: pembangunan jalan, irigasi pertanian, hingga peningkatan fasilitas pendidikan dan kesehatan.
Khusus untuk warga kurang mampu, Faiz menyebut keberhasilan program Universal Health Coverage (UHC).
“Masyarakat kecil tidak perlu membayar premi JKN, dan korban kekerasan ibu-anak kami layani gratis,” ujarnya.
Menjawab pertanyaan Fraksi Gerindra tentang tambang Galian C yang meresahkan, Faiz menyebut pihaknya sudah turun langsung ke lapangan bersama Dinas ESDM Provinsi Jateng.
Langkah preventif dan legal sedang dijalankan.
“Kami sudah minta pendapat hukum ke Kejati Jateng, berkoordinasi juga dengan Kejari Batang dan Polres,” tegasnya.
Terkait pendapatan asli daerah (PAD), Bupati menjabarkan berbagai upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak.
Salah satu inovasi adalah platform SILEPBAH dan Billing Center untuk pembayaran pajak secara digital.
“Kami bahkan lakukan jemput bola lewat program BPKPAD Hadir,” katanya.
Pemerintah juga melakukan pendataan wajib pajak baru serta menyebarkan informasi melalui media sosial.
Faiz menyebut rasio kemandirian daerah meningkat dari 13,89 persen (2019) menjadi 18,42 persen (2024), naik 4,53 persen.
Soal SiLPA Rp144,8 miliar yang dipertanyakan, ia menjelaskan bahwa itu berasal dari THR dan gaji ke-13 guru ASN yang masuk di Desember 2024 dan dicairkan 2025.
“Ini lebih rendah dari tahun sebelumnya, artinya pelaksanaan anggaran lebih efisien,” tegasnya.
Faiz juga menyoroti keberhasilan digitalisasi pajak melalui situs pajak daerah.
“Transparansi publik semakin terbuka, dan semua pembayaran sudah bisa dilakukan online,” tambahnya.
Di akhir penyampaiannya, Bupati Faiz menyampaikan penghargaan kepada seluruh fraksi DPRD atas pandangan umum yang disebutnya konstruktif dan penuh semangat kemitraan.
“Pandangan dan kritik DPRD sangat kami apresiasi, karena itu bagian dari kerja kolektif membangun Batang bersama,” pungkasnya.
