Magelang — Pemerintah Kota Magelang menyelenggarakan Workshop Sensitivitas Disabilitas sebagai bagian dari komitmen memperkuat inklusi sosial dan meningkatkan aksesibilitas layanan publik. Kegiatan ini digelar di Grand Ballroom Atria Hotel, Kamis (25/9/2025), dan dihadiri oleh lebih dari 100 peserta lintas sektor.
Workshop ini menjadi ruang diskusi dan pembelajaran bagi organisasi perangkat daerah (OPD), dunia usaha, lembaga pendidikan, serta komunitas disabilitas di Kota Magelang. Fokus utama adalah membangun pemahaman dan praktik layanan publik yang inklusif, ramah disabilitas, dan bebas diskriminasi.
Sekretaris Daerah Kota Magelang, Hamzah Kholifi, dalam sambutannya menyatakan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dalam mendapatkan layanan publik yang adil dan bermartabat.
Namun, ia mengakui bahwa tantangan masih ada, terutama dalam bentuk hambatan fisik, kebijakan, serta rendahnya pemahaman terhadap kebutuhan disabilitas.
"Melayani dengan hati, bekerja tanpa diskriminasi, menuju Kota Magelang yang inklusi—ini bukan sekadar tema, tetapi semangat kolektif yang harus diwujudkan dalam kerja nyata," tegas Hamzah.
Ia berharap workshop sensitivitas disabilitas ini mendorong perubahan konkret dalam pelayanan publik, mulai dari kebijakan internal OPD hingga interaksi sehari-hari petugas dengan warga penyandang disabilitas.
Kegiatan ini juga melibatkan organisasi advokasi OHANA Indonesia sebagai mitra utama dan narasumber. Dikenal sebagai lembaga berbasis di Yogyakarta, OHANA aktif memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas melalui pendekatan kebijakan dan pemberdayaan.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang, Wawan Setiadi, menyampaikan bahwa workshop ini merupakan bagian dari implementasi program unggulan kota, yaitu 'Berdikarikan Disabilitas'.
Program ini bertujuan menjamin pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, hingga partisipasi sosial.
"Kami ingin membangun sinergi antarsektor untuk memperkuat sensitivitas terhadap penyandang disabilitas dalam semua layanan," jelas Wawan.
Sebanyak 100 peserta mengikuti workshop ini, berasal dari OPD, BUMD, perusahaan swasta, perguruan tinggi, sekolah luar biasa, komunitas disabilitas, asosiasi pengusaha, hingga lembaga layanan publik lainnya. Format diskusi interaktif dan studi kasus menjadi metode utama dalam workshop ini.
Peserta diajak memahami prinsip universal design, aksesibilitas, serta standar pelayanan publik inklusif yang mengakomodasi kebutuhan disabilitas.
