Magelang — Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di Kota Magelang ditegaskan sebagai prioritas strategis oleh Wali Kota Magelang Damar Prasetyono.
Ia menyatakan bahwa LPPD bukan sekadar laporan administratif tahunan, tetapi cerminan dari kinerja tata kelola pemerintahan yang berdampak langsung pada kepercayaan publik.
"LPPD ini ibarat rapor pemerintahan. Kalau nilainya baik, masyarakat akan percaya. Tapi kalau buruk, maka integritas kita akan dipertanyakan," ujar Damar dalam Forum Group Discussion (FGD) 'Optimalisasi LPPD dan LKPJ Tahun 2025' di Pendopo Pengabdian.
FGD tersebut dihadiri pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), penyusun data, tim LPPD dan LKPJ, serta anggota DPRD Kota Magelang. Kegiatan ini bertujuan menyamakan persepsi antar-OPD dan memperkuat proses penyusunan laporan agar lebih kredibel dan akuntabel.
Wali Kota Damar mengungkapkan sejumlah persoalan yang masih sering ditemui dalam proses penyusunan LPPD Kota Magelang. Masalah tersebut antara lain ketidaksesuaian data antar-OPD, keterlambatan penyampaian laporan dan pemahaman teknis yang belum merata di tingkat OPD.
"Ini bukan lagi hal yang bisa dimaklumi. Setiap perangkat daerah harus aktif dalam menyampaikan data yang akurat. LPPD harus menjadi tanggung jawab bersama," tegas Damar.
Ia juga meminta para kepala OPD menjadikan penyusunan LPPD sebagai prioritas strategis, dengan memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah dan menumbuhkan budaya transparansi dalam sistem pelaporan.
Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Magelang, Catur Budi Fajar Sumarmo menyampaikan, bahwa forum ini dirancang untuk memperkuat monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja daerah melalui LPPD dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ).
"FGD ini penting untuk menyamakan pemahaman, menghasilkan rekomendasi konkret, dan meningkatkan kualitas penyusunan LPPD dan LKPJ yang pada akhirnya berdampak pada pelayanan publik," ujar Catur.
Ia menegaskan bahwa kualitas laporan bukan hanya soal kelengkapan data, tetapi juga tentang bagaimana laporan mencerminkan kemajuan capaian pembangunan dan efektivitas anggaran.
FGD turut menghadirkan narasumber dari berbagai unsur, termasuk akademisi Prof. Gabriel Lele dari Universitas Gadjah Mada, serta anggota DPRD Kota Magelang, Nella Karnela dan Marji Nugroho. Forum ini diharapkan menjadi ruang kolaborasi yang mampu melahirkan solusi nyata atas tantangan penyusunan LPPD Kota Magelang.
Melalui diskusi ini, Pemerintah Kota Magelang berharap LPPD dan LKPJ 2025 dapat disusun lebih sistematis, berbasis data akurat, dan mencerminkan pencapaian pemerintahan yang sesungguhnya.
