KUDUS — KUDUS, diswayjateng.com- Kuatnya intervensi pusat yang mendukung Anis Hidayat sebagai calon ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kudus, mendapat reaksi keras dari internal partai politik berlambang pohon beringin ini.
Reaksi itu terungkap saat rapat internal DPD Partai Golkar Kabupaten Kudus, bertempat di kantor DPD setempat, Kamis petang 8 Januari 2026. Dalam rapat ini, muncul dua nama kandidat, yakni Anis Hidayat dan Irwansyah.
Dari aspirasi yang mencuat dalam rapat itu, derasnya penolakan terhadap Anis Hidayat adalah akumulasi kekecewaan dari internal parpol.
Anis Hidayat dan Irwansyah merupakan kader Partai Golkar yang terpilih sebagai anggota DPRD Kudus periode 2024-2029. Saat pemilihan pimpinan DPRD Kudus sebelumnya, aspirasi bawah menginginkan dan mengusulkan Irwansyah menduduki jabatan itu.
Namun di luar prediksi, rekomendasi DPP Partai Golkar dan DPD I Golkar Jateng justru diberikan kepada Anis Hidayat. Langkah politis Anis pun semakin mulus menduduki kursi pimpinan DPRD Kudus dari Fraksi Golkar.
Kekecewaan adanya indikasi pemaksaan figur tertentu untuk menduduki jabatan Ketua DPD Golkar Kudus, dilontarkan secara terbuka oleh pengurus PK, DPD, hingga ormas sayap Partai Golkar.
Tidak hanya melontarkan penolakan terhadap Anis Hidayat, forum rapat yang membahas molornya pelaksanaan Musda tersebut juga diwarnai kritik tajam terkait penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Golkar Kudus.
Rapat yang berlangsung memanas ini, dihadiri Plt Ketua DPD Partai Golkar Kudus Anton Lami Suhadi, Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Jateng Arief Wahyudi, dan anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kudus.
Tak ketinggalan hadir pula jajaran pengurus DPD Golkar Kudus, pengurus kecamatan (PK) serta pengurus organisasi masyarakat (ormas) sayap Partai Golkar.
Selain itu, dua kandidat calon Ketua DPD Golkar Kudus yakni Anis Hidayat dan Irwansyah pun turut hadir dalam forum yang berlangsung di kantor DPD II Golkar Kudus di Jalan Mayor Kusmanto Desa Rendeng Kudus.
Di hadapan peserta rapat itu, Anton Lami Suhadi mengaku mendapatkan mandat sebagai Plt Ketua DPD Golkar Kudus hingga pelaksanaan musda.
Karena itu, Anton mempersilakan seluruh peserta rapat menyampaikan aspirasi dan persoalan yang berkembang di internal Partai Golkar Kudus.
Kesempatan itu pun langsung direspon Wakil Ketua DPD Golkar Kudus Bambang Sulistya. Dia mempertanyakan penunjukan Plt Ketua DPD Partai Golkar Kudus.
Menurut Bambang, padahal pengurus DPD sebelumnya telah mengajukan usulan pelaksanaan Musda Golkar Kudus jauh jauh hari.
"Pengajuan Musda sudah kami tandatangani dan kirimkan ke DPD I pada 25 November 2025. Bahkan, Musda sempat dijadwalkan pada 30 November 2025. Tapi yang terjadi justru penunjukan Plt Ketua,” ucap Bambang dengan nada kecewa.
Selain mengkritisi penunjukan Plt Ketua DPD II Golkar Kudus, Bambang juga menyoroti adanya indikasi pemaksaan figur tertentu untuk menduduki jabatan Ketua DPD Golkar Kudus.
Menurut Bambang, aspirasi dari tingkat bawah selama ini solid mendukung Irwansyah sebagai calon Ketua DPD Golkar Kudus.
Namun aspirasi tersebut, kata Bambang, tidak mendapat respons dari DPD I Jawa Tengah dan DPP Partai Golkar. Justru dukungan mereka lebih mengarah kepada figur Anis Hidayat.
“Penolakan terhadap Anis Hidayat ini merupakan akumulasi kekecewaan. Pada pemilihan pimpinan DPRD Kudus sebelumnya, aspirasi bawah juga mengusulkan Irwansyah, tetapi rekomendasi yang turun justru Anis Hidayat,” tandas Bambang.
Ungkapan kekecewaan Bambang Sulistya juga didukung pernyataan mantan Ketua DPD Partai Golkar Kudus, Hj Tri Erna Sulistyowati.
"Belum terlaksananya musda bukan karena kelalaian pengurus DPD. Seluruh persyaratan administrasi, termasuk usulan calon ketua, sudah disampaikan kepada DPD I Jawa Tengah, " tegas Erna.
Menyikapi aspirasi yang mencuat dalam rapat itu, Anton Lami Suhadi menyebut penunjukan dirinya sebagai Plt Ketua dilakukan karena masa kepengurusan DPD Golkar Kudus telah berakhir.
Selain itu, Anton juga ditugaskan sebagai Wakil Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK) untuk menyelesaikan persoalan internal di tubuh DPD Partai Golkar Kudus.
"Pembahasan Musda sebenarnya telah dilakukan berulang kali. Namun komunikasi politik, khususnya terkait penentuan calon Ketua yang diharapkan dipilih secara aklamasi, belum menemukan titik temu, " tukas Anton.
Anton juga menyebut Irwansyah menjadi salah satu kandidat yang mendapat dukungan solid dari pengurus DPD II hingga PK Partai Golkar Kudus. Namun secara struktural, calon tersebut belum memperoleh persetujuan dari DPD I dan DPP Partai Golkar.
"Dalam Partai Golkar ada diskresi dari DPP dan DPD I. Tanpa persetujuan itu, SK kepengurusan tidak bisa diterbitkan. Kejadian di Kudus ini mirip dengan yang terjadi di Sragen,” tandas Anton.
Dengan segala kekurangan yang dimiliki, lanjut Anton, Anis Hidayat telah mengantongi persetujuan dari DPP dan DPD I untuk menjadi Ketua DPD II Partai Golkar Kudus.
Di tengah panasnya perdebatan rapat, muncul usulan dari salah satu pengurus Partai Golkar Kudus yakni Dedhy Prayoga sebagai jalan tengah.
Ia meminta dan mengusulkan agar Anis Hidayat dan Irwansyah dipanggil ke DPP untuk mencari titik temu.
'Kami meminta aspirasi bawah yang mendukung Irwansyah dan menolak Anis Hidayat tetap disampaikan ke DPP., " pinta Dedhy.
Tak hanya itu, Deddy juga mengajukan syarat tambahan kepada kedua calon tersebut.
Dedy meminta siapa pun calon ketua DPD Golkar Kudus yang disetujui DPP, nantinya harus bersedia menandatangani komitmen maju sebagai calon Bupati Kudus pada pilkada mendatang.
“Selain itu, siapa pun yang ditunjuk harus siap maju sebagai calon Bupati Kudus,” pungkasnya.
