Wonosobo — Pemerintah Kabupaten Wonosobo bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar rapat koordinasi guna memperkuat komitmen menjaga stabilitas daerah. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Mangunkusumo, Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo, dan dilanjutkan dengan kunjungan ke pos keamanan lingkungan (poskamling) di RW 07, Kliwonan, Tanggung.
Rapat stabilitas daerah tersebut dipimpin oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Sri Purwaningsih dan dihadiri jajaran Forkopimda Kabupaten Wonosobo. Fokus utama pertemuan adalah penguatan sinergi lintas sektor guna menjaga kondusivitas sosial, politik, dan ekonomi di daerah.
Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo, One Andang Wardoyo, menegaskan bahwa stabilitas daerah merupakan prasyarat penting untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Menurutnya, dukungan Kemendagri sangat diperlukan agar pemerintah daerah mampu merespons dinamika lokal secara tepat.
"Kehadiran Ibu Sri dan jajaran Kemendagri menjadi momentum penting untuk memperkuat komunikasi dan kolaborasi pusat-daerah. Ini sangat berarti bagi kami dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi," ujar Andang.
Andang juga menekankan perlunya langkah antisipatif, meskipun beberapa aksi penyampaian aspirasi masyarakat sebelumnya berlangsung damai. Ia menyebut masukan dari Kemendagri sangat relevan dalam mencegah potensi gangguan ketertiban.
"Kami percaya, dengan langkah yang selaras antara pemerintah pusat dan daerah, stabilitas daerah di Wonosobo dapat terus terjaga," imbuhnya.
Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Sri Purwaningsih menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari instruksi Menteri Dalam Negeri untuk memastikan setiap daerah tetap kondusif, terutama menjelang berbagai agenda nasional.
"Kami hadir untuk memastikan bahwa stabilitas daerah tetap terjaga. Berdasarkan laporan, Wonosobo termasuk salah satu daerah yang relatif kondusif, bahkan saat terjadi penyampaian aspirasi publik," kata Sri.
Ia juga menyoroti pentingnya menjaga etika di ruang digital agar tidak menimbulkan disinformasi dan konflik horizontal. Dalam hal ini, Forkopimda diminta untuk lebih aktif memantau media sosial dan mendorong literasi digital yang sehat.
Kegiatan bersama antara Pemkab Wonosobo dan Kemendagri tidak hanya berfokus pada penegasan komitmen menjaga stabilitas daerah, tetapi juga mengedepankan pendekatan kolaboratif. Dialog yang terbuka antara Forkopimda, Kemendagri, dan masyarakat dinilai menjadi kunci dalam menciptakan rasa aman dan tenteram.
