SEMARANG — Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono meresmikan Sekolah Rakyat Terintegrasi di Kota Semarang. Dimana program ini merupakan bagian dari inisiatif Presiden Prabowo Subianto untuk memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan yang merata bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu.
Agus menyampaikan, di Jawa Tengah saat ini sudah berdiri 13 sekolah rakyat, dan satu lagi di Kabupaten Sragen sedang dalam proses pembangunan. Dengan demikian, total ada 14 sekolah rakyat di wilayah Jawa Tengah.
"Di Semarang ini kita namakan Sekolah Rakyat Terintegrasi karena ada dua jenjang, SD dan SMA. Masing-masing menampung 50 siswa. Fasilitasnya lengkap mulai ruang kelas, asrama, laboratorium, hingga perpustakaan," kata Agus usai meninjau ruang kelas Sekolah Rakyat, Selasa 30 September 2025.
Sekolah Rakyat di Kota Semarang saat ini mempergunakan gedung Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Semarang, menunggu bangunan permanen di Kelurahan Rowosari terbangun.
Meski ditujukan khusus untuk anak-anak dari keluarga miskin, sarana dan prasarana yang disediakan tetap berkualitas dan dirancang setara dengan sekolah umum lain.
Agus menambahkan, sekolah rakyat ini dilengkapi asrama, laboratorium IPA, hingga perpustakaan. Walaupun beberapa peralatan laboratorium masih dalam proses pemenuhan, fasilitas tersebut diharapkan mampu menunjang pembelajaran secara optimal.
Selain itu, siswa akan mendapatkan pendidikan formal, pendidikan karakter, hingga keterampilan vokasi. Tujuannya agar setelah lulus SMA, mereka bisa melanjutkan kuliah atau langsung siap bekerja.
"Harapan Presiden, siswa sekolah rakyat ini pintar, berkarakter kebangsaan, berakhlak, dan punya keterampilan. Sehingga setelah lulus mereka bisa membantu orang tuanya dan mengangkat derajat keluarganya," ujar Agus.
Penerimaan siswa sekolah rakyat dilakukan melalui verifikasi data terpadu, pendataan rumah tangga, serta survei lapangan. Proses seleksi melibatkan Kemensos, Dinas Sosial, BPS, dan tokoh masyarakat.
Sebelum diterima, calon siswa juga harus mendapat persetujuan orang tua dan rekomendasi kepala daerah setempat. Skema ini dibuat untuk memastikan transparansi sekaligus mencegah potensi penyelewengan.
Agus Jabo menambahkan, sekolah rakyat menerapkan sistem boarding (berasrama). Meski begitu, siswa tetap diperbolehkan berkomunikasi intens dengan keluarga, baik melalui kunjungan bulanan maupun fasilitas video call.
"Di bulan pertama memang banyak anak merasa berat beradaptasi karena sistem sekolah yang disiplin. Tapi setelah itu, mayoritas bisa mengikuti dan menikmati pembelajaran. Tingkat pengunduran diri sangat kecil," jelasnya.
Selain kurikulum utama, sekolah rakyat juga membekali siswa dengan pendidikan tentang hak asasi manusia (HAM), anti-bullying, anti-intoleransi, serta anti-kekerasan.
"Tidak boleh ada kekerasan dan intoleransi. Jadi semua sudah kita siapkan, guru-gurunya sudah kita bekali," terangnya.
Kegiatan ini dilaksanakan secara rutin, salah satunya melalui pelatihan dan simulasi setiap Sabtu. Para siswa bahkan diminta melakukan presentasi untuk memperkuat pemahaman tentang pentingnya toleransi.
Agus Jabo menegaskan, Kemensos sangat berhati-hati dalam pengadaan sarana sekolah, termasuk laptop dan peralatan lain. Prosesnya melibatkan aparat penegak hukum agar tidak terjadi penyimpangan.
"Kita ingin semua berjalan sesuai mekanisme, pengadaannya aman, dan distribusinya tepat sasaran. Karena itu prosesnya mungkin terlihat agak lama, tapi harus benar-benar transparan," ungkapnya.
Program sekolah rakyat ini sejalan dengan arahan Presiden yang menekankan agar tidak ada anak Indonesia yang putus sekolah hanya karena alasan ekonomi.
Dengan pendidikan gratis dan fasilitas memadai, pemerintah berharap anak-anak dari keluarga miskin memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan.
"Sekolah rakyat ini diharapkan benar-benar bisa memutus transmisi kemiskinan. Anak-anak miskin harus bisa sekolah, kuliah, bahkan bekerja dengan layak. Inilah cara kita mengangkat derajat bangsa," pungkas Agus Jabo.
