Jakarta — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meraih penghargaan peringkat pertama dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI atas keberhasilan melaksanakan program penyediaan perumahan.
Penghargaan tersebut diserahkan Menteri PKP Maruarar Sirait kepada Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam peringatan Hari Perumahan Nasional (Hapernas) 2025 di Wisma Mandiri II, Jakarta Pusat, Senin (25/8/2025).
Maruarar menjelaskan, Jateng memperoleh penghargaan karena mengalokasikan anggaran bidang perumahan dalam jumlah besar.
Tahun 2025, Pemprov Jateng menargetkan pembangunan 17.510 unit rumah, jauh di atas Provinsi Aceh di peringkat kedua dengan 3.114 unit, serta Jawa Timur di posisi ketiga dengan 2.110 unit.
“Pertumbuhan rumah subsidi di Jateng sangat tinggi. Di bawah kepemimpinan Pak Luthfi, penyediaan perumahan berjalan optimal. Terima kasih atas kerja kerasnya,” ujar Maruarar.
Gubernur Ahmad Luthfi menyampaikan, penghargaan ini menjadi motivasi bagi pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat pelayanan di sektor perumahan.
“Jawa Tengah mendapat peringkat pertama karena program perbaikan rumah layak huni mencapai sekitar 17 ribu unit. Ini sangat membantu masyarakat miskin ekstrem,” katanya.
Pada akhir 2024, backlog perumahan di Jawa Tengah masih mencapai 1.332.968 unit, terdiri atas backlog kelayakan 1.022.113 unit dan backlog kepemilikan 310.855 unit.
Untuk menguranginya, pada 2025 Pemprov Jateng mengalokasikan 17.510 unit rumah melalui APBD, terdiri atas 17.000 unit renovasi rumah tidak layak huni (RTLH) dan 510 unit pembangunan rumah baru.
“Kerja ini dilakukan secara kolaboratif, tidak hanya oleh Disperakim, tetapi juga melibatkan dinas tenaga kerja, sosial, dan lainnya,” ujar Luthfi.
Kepala Disperakim Jateng Boedyo Dharmawan menambahkan, penghargaan ini menegaskan komitmen Pemprov Jateng di bawah kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin dalam mendukung program Presiden Prabowo Subianto membangun 3 juta rumah.
“Ini bukti komitmen kami untuk memberikan layanan dasar sektor perumahan,” tegasnya.
Menurut Boedyo, untuk mengurangi backlog perumahan, Pemprov Jateng tidak bisa bekerja sendiri.
Diperlukan kolaborasi dengan pemerintah pusat, kabupaten/kota, serta pihak swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
Pada 2025, total alokasi penyediaan rumah di Jateng mencapai sekitar 26 ribu unit, terdiri dari 17.510 unit dari provinsi, 6.776 unit dari kabupaten/kota, serta 2.067 unit dari CSR perusahaan.
“Angka ini terus berkembang di lapangan, karena semakin banyak pihak yang peduli terhadap layanan dasar perumahan,” jelas Boedyo.
