Wali Kota Solo Respati Ardi mengakui penyaluran tenaga kerja di Kota Solo masih menghadapi hambatan besar.
Bukan karena kurangnya pelatihan atau lowongan kerja, melainkan karena mainset masyarakat yang masih ingin menjadi pegawai kontrak di lingkungan pemerintah (TKPK).
Respati menyebut minat warga mengikuti pelatihan kerja masih minim. Meskipun pemerintah telah menjalin kerja sama dengan berbagai perusahaan untuk penempatan tenaga kerja langsung.
Salah satunya melalui Solo Technopark dan Rumah Siap Kerja milik Dinas Tenaga Kerja (Disnaker).
“Pelatihan kita banyak, bahkan sudah pasti diterima kerja. Tapi peminatnya belum sesuai harapan. Banyak yang daftar ke Disnaker, dikira nanti langsung jadi pegawai pemkot,” ujar Respati, Jumat 4 Juni 2025.
Ia menekankan anggaran belanja pegawai Pemkot Solo terbatas hanya 30 persen, dan tidak memungkinkan menambah banyak tenaga kontrak baru. Karena itu, peluang penyaluran tenaga kerja saat ini justru lebih besar di sektor swasta.
“Padahal kita sudah kerja sama dengan Luwes Group, RS JIH, dan banyak pengusaha. Tapi mayoritas masyarakat maunya masuk pemkot, bukan ke swasta,” imbuhnya.
Terkait hal itu, Respati meminta masyarakat untuk mengubah pola pikir, dan lebih terbuka pada berbagai jenis pekerjaan, termasuk di sektor swasta dan luar negeri.
Ia bahkan mendukung gagasan Menteri P2MI Abdul Kadir Karding yang mendorong pengiriman tenaga kerja ke luar negeri sebagai bagian dari solusi pengangguran.
“Saya sudah ketemu langsung Pak Karding. Program ini selaras dengan Rumah Siap Kerja. Saat ini sudah ada puluhan warga yang siap diberangkatkan,” kata Respati.
Namun, gagasan ini bukan tanpa kritik. Ketua Komisi IV DPRD Solo, Sugeng Riyanto menilai langkah tersebut bisa jadi cerminan kegagalan pemerintah dalam menyediakan pekerjaan di dalam negeri.
“Kalau warga siap kerja di luar negeri, silakan. Tapi jangan jadikan itu pelarian karena pemerintah tidak mampu menciptakan lapangan kerja sendiri,” ujar politisi PKS itu.
Dengan jumlah pengangguran di Solo mencapai 13.200 orang, Pemkot berharap program penyaluran tenaga kerja bisa disinergikan hingga ke tingkat kelurahan.
Respati pun mendorong agar pengentasan pengangguran masuk dalam Musrenbangkel dan dijadikan agenda prioritas.
“Kami butuh dukungan dari bawah juga. Kalau semua mengandalkan jadi pegawai pemerintah, kita tidak akan maju,” tegas Respati.
