SRAGEN — Program Sekolah Rakyat (SR), inisiasi dari Presiden Prabowo Subianto yang didukung Pemerintah Kabupaten Sragen, menghadapi tantangan besar. Meskipun pendaftaran tahap pertama untuk tahun ajaran 2025/2026 telah dibuka, jumlah pendaftar masih sangat minim, hanya menjaring sembilan siswa.
Informasi yang dihimpun, Sampai Rabu (6/8) malam, baru ada sembilan siswa. Dua di antaranya SD, sisanya SMP. Kondisi ini memicu kekhawatiran akan keberlanjutan program yang digagas untuk mengentaskan kemiskinan melalui pendidikan.
Pembina GP Ansor Sragen, Nur Muhammad Sugiyarto, menyoroti rendahnya daya serap program ini. Menurutnya, hal ini menunjukkan pemerintah daerah belum mampu menerjemahkan dan mengeksekusi program pusat dengan baik.
"Kalau daya serap tidak tinggi, berarti Pemerintah Kabupaten Sragen tidak punya perencanaan yang jelas," tegasnya.
Nur bahkan menyarankan agar program dihentikan jika tidak memenuhi standar minimal, yakni 20 siswa per rombel, untuk menghindari pemborosan anggaran. Padahal Sragen disebut angka tertinggi kemiskinan di Wilayah solo raya. Dalam program tersebut jelas bahwa pendidikan terjamin dan serba gratis untuk para siswa. Dari kebutuhan belajar, makan hingga asrama.
"Tentu harus dievaluasi kinerja dinas terkait seperti apa, baik dinsos maupun dinas pendidikan, karena ada kaitannya dengan pendidikan," terang sosok yang paham dalam management pendidikan ini.
Menanggapi minimnya pendaftar, Dinsos Sragen mengambil langkah cepat. Pendaftaran peserta didik baru yang semestinya berakhir Rabu kemarin diperpanjang untuk memberikan kesempatan lebih luas kepada masyarakat. Program ini, yang menargetkan anak-anak dari keluarga tidak mampu, menawarkan pendidikan gratis dengan sistem sekolah berasrama atau boarding school.
PLT Dinsos Sragen Yuniarti menjelaskan, pendaftaran dilakukan melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Namun, ia mengakui banyak orang tua yang enggan mendaftarkan anaknya. Salah satu alasannya adalah keengganan berpisah dengan anak, terutama untuk siswa SD.
Dia menuturkan Bupati Sragen, Sigit Pamungkas, bahkan turun langsung untuk mensosialisasikan program ini. Dia menjelaskan bupati mendatangi panti asuhan sembari menyalurkan bantuan sosial, berharap dapat menjaring anak-anak yatim sebagai calon siswa SR. Upaya ini menjadi harapan terakhir untuk memenuhi kuota siswa yang dibutuhkan.
Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah calon gedung sementara SR di Balai Latihan Kerja (BLK) Technopark Ganesha Sukowati Sragen yang belum siap. Meskipun memiliki fasilitas dasar, gedung tersebut membutuhkan renovasi signifikan karena pernah digunakan sebagai Rumah Sakit Darurat Covid-19.
"Orang tua menanyakan, nanti di mana sekolahnya, gedungnya mau lihat dulu. Padahal kan sampai saat ini belum ada tindakan renovasi calon gedung rintisan SR," kata Yuniarti.
Sementara itu, rencana pembangunan gedung permanen di Kecamatan Mondokan juga belum menunjukkan perkembangan berarti. Meskipun demikian, Yuniarti optimis kegiatan belajar mengajar (KBM) akan dimulai tahun ini. Namun, ia tidak bisa memastikan jadwal pastinya karena masih menunggu perkembangan selanjutnya.
