SURAKARTA — Seluruh jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Jawa Tengah bersama pimpinan kabupaten/kota menggelar rapat koordinasi pada, Minggu 31 Agustus 2015. Rapat digelar untuk menyikapi situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Siskamtibmas) pascagelombang dem yang berujung ricuh dan anarkis di sejumlah wilayah Jawa Tengah (Jateng)..
Rapat yang digelar secara daring tersebut, membahas langkah-langkah strategis. Utamanya untuk menjaga kondusifitas, setelah aksi demo anarkis yang mengakibatkan pembakaran Gedung DPRD Solo, perusakan fasilitas umum, hingga pembakaran mobil dinas dan kendaraan warga di berbagai kota di Jateng.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan, menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak setiap warga negara. Namun harus tetap sesuai aturan hukum dan tidak boleh merusak fasilitas.
“Demonstrasi sah, tapi jangan sampai mengganggu ketertiban. Sistem pengamanan, deteksi dini, dan dialog dengan masyarakat harus diperkuat,” tegasnya.
Sementara itu Ketua DPRD Jateng, Sumanto meminta seluruh anggota DPRD turun langsung ke masyarakat. Yakni untuk membangun komunikasi dan mencegah penyebaran hoaks.
“Kondusivitas mutlak diperlukan agar program pembangunan berjalan lancar,” ujarnya.
Kapolda Jateng, Irjen Pol Ribut Hari Wibowo, menekankan pentingnya kesolidan Forkopimda. Ia menginstruksikan jajarannya untuk menyiapkan personel dan peralatan, sekaligus melibatkan berbagai elemen masyarakat.
“Keamanan bukan hanya tugas polisi, tapi tanggung jawab bersama. Orang tua juga harus lebih aktif mengawasi anak-anaknya,” kata Kapolda.
Pangdam IV/Diponegoro, Mayjen Achiruddin Darojat, menyoroti pola pergerakan massa yang terjadi dari siang hingga malam hari. Ia menekankan perlunya operasi sosial, pencegahan anarkisme, dan sinergi intelijen yang cepat.
Kepala Kejaksaan Tinggi Jateng, Hendro Dewanto, mengingatkan agar Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak memperkeruh keadaan. “ASN harus bijak bermedia sosial, jangan memicu kemarahan publik. Justru sebarkan pesan damai,” imbaunya.
Dalam rapat tersebut, Forkopimda Jateng sepakat untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan deteksi dini, serta membangun komunikasi yang efektif dengan masyarakat.
Dengan langkah tersebut, Jawa Tengah diharapkan tetap aman, damai, dan kondusif meski menghadapi situasi pasca kerusuhan.
