SEMARANG — Permasalahan sampah yang menahun di wilayah Tambak Mulyo, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, masih menjadi keluhan utama warga.
Lahan kosong yang dulunya sempat direncanakan untuk pembangunan fasilitas pendidikan dan masjid, kini berubah menjadi tumpukan sampah menyerupai "pulau sampah."
Ketua RW 13 Tambak Mulyo, Edi Suwarno, mengungkapkan keprihatinannya atas kondisi yang tak kunjung mendapat solusi sejak hampir satu dekade lalu.
"Saya ikut prihatin. Dulunya lahan ini diserahkan masjid untuk warga untuk menjadi tambak, tapi sudah 9 tahun lebih malah dibiarkan jadi tempat pembuangan sampah. Tahun 2023 lalu sempat dibersihkan bareng DLH, sampai 2 dump truk lebih. Tapi sekarang masih numpuk seperti laut sampah," ujar Edi saat ditemui wartawan diswayjateng.com,Senin 1 Juli 2025.
lanjut Edi, permintaan utama warga adalah penyediaan lahan resmi untuk Tempat Pembuangan Sampah (TPS) dan lahan tersebut bisa dijadikan sarana pendidikan seperti SMP Negeri, karena di kawasan tersebut sekolah terlalu jauh. .
"Saya mohon kepada pemerintah, mumpung ada lahan, bisa dimanfaatkan untuk Dinas Pendidikan, bisa dibangun SMP Negeri. Sekaligus tolong sediakan lahan TPS. Kalau memang kawasan ini disebut kumuh, ya harus dibersihkan," tambahnya.
Masalah ini bukan hanya dirasakan RW 13, tetapi juga oleh warga RW 12 dan RW 16 yang saling berbatasan. Penumpukan sampah kian parah karena tidak adanya tempat pembuangan resmi, sementara pengambilan sampah oleh petugas kadang tidak diterima di lokasi TPS terdekat.
"Yang sering mengambil sampah sering mengadu ke saya, katanya sampah dari kampung sini tidak boleh dibuang di beberapa TPS terdekat," ujarnya.
Edi menambahkan, kita sudah memberikan solusi lahan untuk dijadikan TPS, namun tidak ada respos dari kelurahan maupun kecamatan.
"Umumnya setiap RW memiliki TPS sendiri, padahal sudah ada lahan kosong milik pemerintah, saya minta untuk dibuatkan TPS tapi tidak direspon sama sekali. Padahal sampah kita ditolak di berbagai TPS," ujarnya.
Selain masalah sampah, warga juga menaruh harapan besar agar pemerintah membangun fasilitas pendidikan negeri di kawasan pesisir yang selama ini terabaikan.
"Kalau bisa serentak dibersihkan, lalu bangun SMP Negeri. Itu harapan besar kami," ucap Edi Suwarno tegas.
Ia juga menyoroti pentingnya pendekatan sosial dari pemerintah kepada warga agar lebih sadar akan kebersihan lingkungan, didukung dengan fasilitas yang memadai.
Edi menilai, langkah pembersihan yang akan dilakukan dari DLH Kota Semarang pada Jumat 4 Juli 2025 mendatang akan percuma jika tidak disediakan TPS untuk warga.
"Percuma saja dibersihkan, nanti juga menumpuk lagi. Kalau bisa sampah dibersihkan, dibangunkan TPS dan lahannya dibuat utuk SMP Negeri," tegas Edi.
AbduL Roha, warga RT 01 RW 16, menyebut sampah di wilayah tersebut memang mayoritas berasal dari warga sendiri. Ia menceritakan bagaimana kolam tambak yang dulu ada, kini sudah tertutup sampah karena ketiadaan bank sampah atau TPS yang memadai.
"Ini sampah memang dari warga sendiri, kolam tambak di sini dikorbankan jadi tempat buang sampah. Dulu sejak 2011 sudah ada pendampingan dari UNNES, tapi sampai sekarang belum ada solusi," ungkap Abdul.
Ia mengeluhkan, tumpukan sampah ini akan menimbulkan bau yang menyengat disaat airnya sedikit surut dan sampah akan beterbangan saat terkena angin.
"Karena ini masih tergenang air, jadi tidak terlalu bau. Tapi jika air sudah mulai surut, baru terasa bau yang menyengat. Apalagi saat angin kencang, sampahnya beterbangan kemana-mana," terangnya.
Di Rw 16 sendiri memiliki aturan keras dan hukuman bagi warga yang masih membuang sampah sembarangan.
"Kalau masih ada warga yang berani membuang sampah sembarangan akan diberi hukuman mengambil semua sampah milik warga dan membuang ke TPS," terang Abdurroha.
Tidak hanya sampah, permasalahan luapan air pesisir juga menjadi permasalahan yang sering diresahkan warga.
Abdul mengkritik lemahnya perencanaan pembangunan kawasan pesisir, terutama soal dampak dari reklamasi dan pengurukan yang tidak memperhatikan lingkungan.
"Katanya dosen-dosen itu karena perubahan iklim, Tapi saya lihat ya karena pengurukan besar-besaran. Air laut akhirnya lari ke sini. Warga kecil malah jadi korban. Pemerintah harus lebih peka, jangan cuma mikirin proyek besar," tambahnya.
