SEMARANG — Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti mendorong pemerintah pusat segera menyusun standarisasi desa wisata. Ini penting supaya tidak ada kesenjangan perhatian, antara desa wisata di kabupaten dan kampung wisata di perkotaan.
Pernyataan itu disampaikannya saat menerima kunjungan kerja Panja Standarisasi Desa Wisata Komisi VII DPR RI di Kampung Alam Malon, Gunungpati, Kota Semarang.
“Kami berharap kampung wisata juga bisa mendapat perhatian seperti desa wisata, supaya Pokdarwis di kota bisa ikut berkembang,” kata Agustina.
Ia menambahkan Semarang punya banyak potensi wisata yang berada di kawasan permukiman warga. Sayangnya, perhatian dari pusat lebih banyak tertuju pada desa wisata di kabupaten.
Karena itu, ia berharap kunjungan DPR kali ini bisa jadi jembatan aspirasi agar sinergi pusat dan daerah makin kuat. Agustina juga menegaskan Pemkot Semarang tetap berkomitmen mendukung kampung-kampung wisata.
Salah satunya melalui program promosi, pameran dalam dan luar kota, hingga penyusunan kalender event untuk menarik lebih banyak kunjungan wisata. Bahkan, ia berencana memasukkan sektor pariwisata ke dalam program anggaran Rp25 juta per RT pada tahun 2026.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty menegaskan hingga kini memang belum ada aturan jelas terkait standarisasi desa wisata. Ia menilai standarisasi penting sebagai pedoman pengembangan wisata berbasis komunitas agar ada kesetaraan perhatian antara kota dan kabupaten.
"Standarisasi desa wisata sudah masuk dalam RUU Pariwisata yang baru saja selesai dibahas. Harapannya, ini bisa memperkuat ekonomi kreatif lokal sekaligus mendongkrak kunjungan wisatawan," ujarnya.
