SEMARANG — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang menyoroti kekosongan delapan jabatan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang hingga kini masih dijabat oleh pelaksana tugas (Plt).
Kondisi tersebut dinilai berpotensi menghambat kinerja dan respons cepat pemerintah kota, terutama di tengah ancaman bencana yang mulai meningkat menjelang musim hujan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, sejumlah pejabat saat ini merangkap jabatan sebagai Plt di beberapa OPD. Di antaranya, Kepala BPKAD Tuning Sunarningsih yang kini menjabat Plt Kepala Bapenda, serta Kepala DPU Suwarto yang juga memegang tugas sebagai Plt Kepala Disperkim.
Sementara itu, Kepala BKPP Joko Hartono menjadi Plt Kepala Disdik, dan Kepala Dinkes M. Abdul Hakam dipercaya sebagai Plt Direktur RSUD Wongsonegoro (RSWN).
Jabatan Plt lainnya diisi oleh Asisten Bidang Pemerintahan M. Khadik sebagai Plt Kepala Dishub, dan Kepala Dispendukcapil Yudi Hardianto yang menjabat Plt Kepala Diskominfo.
Selain itu, Kepala Dishanpan Endang Sarwiningsih ditunjuk sebagai Plt Kepala Dinsos, dan Camat Semarang Tengah Aniceto Magno Da Silva kini menjabat Plt Kepala Dinas Perdagangan (Disdag).
Anggota Komisi A DPRD Kota Semarang, Abdul Majid, menilai rangkap jabatan oleh sejumlah pejabat tersebut tidak menjadi persoalan selama bersifat sementara. Namun, ia menegaskan agar kondisi ini tidak dibiarkan berlarut-larut.
“Sebenarnya rangkap jabatan tidak masalah, tapi jangan terlalu lama. Apalagi saat ini Semarang sedang menghadapi ancaman bencana, seharusnya dinas teknis seperti Disperkim dan Dinsos memiliki pimpinan definitif agar lebih sigap,” ujarnya, Selasa 28 Oktober 2025.
Majid menambahkan, jabatan strategis di dinas-dinas teknis harus segera diisi oleh pejabat tetap agar program dan kebijakan dapat berjalan optimal.
Ia juga mengingatkan bahwa menjelang puncak musim hujan, peran OPD dan lurah sangat penting dalam upaya pencegahan banjir dan penanganan kedaruratan di lapangan.
Selain delapan posisi kepala dinas, Majid mengungkapkan bahwa terdapat 44 jabatan lurah yang masih kosong di Kota Semarang. Menurutnya, hal ini cukup memprihatinkan karena lurah merupakan garda terdepan pelayanan publik dan penanganan masalah di wilayah masing-masing.
“Akhir tahun sudah dekat, sementara kondisi cuaca sulit diprediksi. Kalau dinas teknis dan jabatan lurah kosong, tentu penanganan di lapangan menjadi tidak efektif,” katanya.
Lebih lanjut Majid, mendesak Pemkot Semarang untuk segera mengajukan pengisian jabatan kosong tersebut kepada Wali Kota. Ia menekankan pentingnya percepatan proses rotasi dan pelantikan pejabat, terutama di dinas teknis yang membutuhkan pemimpin berpengalaman di lapangan.
“Kami memahami pengisian jabatan adalah kewenangan Wali Kota. Namun, kami berharap segera dipercepat karena berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat. Dan kalau bisa, jabatan di dinas teknis diisi oleh orang yang memang memahami bidang tersebut,” tegasnya.
Selain urusan pelayanan, Majid juga mengingatkan bahwa lurah memiliki tanggung jawab administratif yang cukup besar menjelang akhir tahun, salah satunya dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) bantuan operasional RT senilai Rp25 juta.
Dengan kondisi tersebut, DPRD berharap langkah cepat dilakukan Pemkot agar roda pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan maksimal, terutama di tengah kondisi cuaca ekstrem yang masih berpotensi menimbulkan bencana.(SUL)
