SEMARANG — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan 17 ribu rumah tidak layak huni (RTLH) mendapat bantuan peningkatan kualitas pada 2025.
Jumlah tersebut menjadi salah satu yang tertinggi di antara provinsi lain di Indonesia.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Jateng, Boedyo Dharmawan, menyatakan, program ini menjadi bagian dari upaya pengentasan kemiskinan melalui penyediaan hunian layak bagi masyarakat kurang mampu.
“Pemprov Jateng memberikan perhatian besar terhadap peningkatan kualitas RTLH. Gubernur telah mengalokasikan anggaran untuk 17 ribu unit rumah dalam program Ngopeni Nglakoni Jawa Tengah,” kata Boedyo pada wartawan Rabu 25 Juni 2025
Boedyo menekankan bahwa angka tersebut sangat tinggi dibanding provinsi lain di Indonesia.
“Ini salah satu angka tertinggi di Indonesia dalam perhatian terhadap rumah layak huni,” imbuhnya.
Selain dari APBD, program ini juga melibatkan kerja sama dengan berbagai pihak seperti Baznas, CSR perusahaan, serta pemerintah kabupaten/kota.
“Dengan sinergi ini, total target bisa mencapai 26 ribu unit, baik untuk peningkatan kualitas maupun pembangunan baru,” jelasnya.
Ia memastikan bantuan disalurkan tepat sasaran dan sesuai prosedur.
Sementara itu, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menegaskan bahwa program perbaikan RTLH akan dipercepat pada 2025. Selain bantuan dari provinsi, juga akan didukung oleh Kementerian PUPR.
“RTLH akan kita genjot agar habis, minimal untuk mengatasi kemiskinan ekstrem. Syaratnya rumah milik sendiri, tidak bersengketa, dan telah diverifikasi oleh Dinas Perakim serta pemda,” tegasnya.
