SEMARANG — Kerusuhan yang terjadi usai aksi demonstrasi dan berujung pada pembakaran fasilitas publik dinilai berpotensi memberikan tekanan serius terhadap perekonomian nasional.
Pengamat Ekonomi Universitas Pangeran Diponegoro (Undip) FX Sugiyanto, menegaskan bahwa dampak terbesar bukan hanya pada jangka pendek, melainkan juga bisa memperburuk iklim investasi serta kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Menurutnya, sentimen negatif sudah mulai terasa dengan melemahnya nilai tukar rupiah dan penurunan harga saham.
“Untung peristiwanya terjadi di hari Sabtu, jadi dampak spontan di pasar keuangan tidak langsung terasa. Namun tren pelemahan saham kemungkinan masih akan berlanjut,” ujar Sugiyanto saat dihubungi, Rabu, 3 September 2025.
Sugiyanto menilai bahwa risiko terbesar kerusuhan ini justru ada pada aspek jangka panjang. Kerusuhan dan pembakaran fasilitas publik mencerminkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah maupun DPR.
“Kalau ketidakpercayaan politik bertemu dengan ketidakpastian ekonomi, dampaknya bisa semakin serius. Apalagi bila pemerintah tidak merespons dengan tepat, kepercayaan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo bisa makin merosot,” jelasnya.
Ia juga menyoroti bahwa isu politik yang terkait dengan lapangan pekerjaan dan nasib buruh bisa menjadi pemicu tambahan yang memperberat kondisi ekonomi nasional.
Sugiyanto meminta pemerintah segera menunjukkan sikap rendah hati, bahkan tidak menutup kemungkinan untuk menyampaikan permintaan maaf kepada publik.
“Tindakan konkret jauh lebih penting ketimbang sekadar narasi normatif. Saya pribadi tidak akan menggunakan istilah anarkis seperti yang disebut pemerintah. Aksi itu lebih mencerminkan kekecewaan masyarakat akibat rendahnya tingkat kepercayaan,” tegasnya.
Dari sisi makro, Sugiyanto menyebut nilai tukar rupiah berpotensi melemah hingga menyentuh Rp17.000 per dolar AS. Namun ia menekankan, kondisi ini tidak akan separah krisis 1998 karena sistem keuangan Indonesia kini lebih transparan dan menganut kurs mengambang.
“Kalau sampai Rp 17 ribu belum akan kolaps seperti 1998. Tapi tetap berbahaya bila kepercayaan publik makin merosot,” katanya.
Selain itu, ia memperingatkan potensi lanjutan berupa kenaikan harga kebutuhan pokok hingga gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK). Menurutnya, yang paling terdampak adalah UMKM dan sektor ekonomi mikro karena mereka berada pada lapisan terdekat dengan rakyat kecil.
Kerusuhan juga menimbulkan beban tambahan anggaran negara akibat kerusakan fasilitas publik dan swasta. Padahal pemerintah sedang gencar melakukan efisiensi anggaran.
“Kalau itu fasilitas publik, mau tidak mau harus ditanggung APBN. Persoalannya, anggaran terbatas. Kalau tidak ada langkah nyata, beban APBN akan semakin berat,” ujarnya.
Sugiyanto menekankan bahwa efisiensi anggaran jangan dimaknai sekadar pengurangan, melainkan penggunaan anggaran secara benar dan tepat sasaran.
“Simbol konkret efisiensi adalah menangkap para koruptor dan mengadilinya. Itu akan meningkatkan kepercayaan publik jauh lebih efektif daripada memangkas anggaran rakyat,” tambahnya.
Selain risiko fiskal, kegagalan pemerintah dalam merespons situasi ini dinilai bisa memperburuk iklim investasi. Menurutnya, para investor akan menilai kerusuhan sebagai sinyal buruk bagi stabilitas politik dan ekonomi Indonesia.
“Karena itu, pemerintah perlu segera memberi pernyataan yang lebih aspiratif, terbuka, dan mampu meredam kekecewaan publik,” pungkasnya.
