SEMARANG — SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kini masuk dalam radar nasional sebagai salah satu daerah dengan potensi besar dalam pengembangan ekonomi syariah.
Dukungan Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maemoen menjadikan sektor ini sebagai arah kebijakan pembangunan tahun 2027, bersama dengan penguatan pariwisata berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikan Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Sutan Emir Hidayat, dalam kegiatan Penguatan Literasi Brand Ekonomi Syariah Provinsi Jawa Tengah yang digelar di Kantor Gubernur Jateng, Rabu (6/11/2025).
“Dukungan Jawa Tengah terhadap ekonomi syariah ini luar biasa. Dalam ajang Anugerah Adinata Syariah, selalu ada wakil dari Jateng yang menang. Komitmen kepala daerah juga sudah masuk dalam arah kebijakan. Jawa Tengah kini termasuk provinsi dengan pengembangan ekonomi syariah yang pesat,” ujar Emir.
Menurutnya, ekonomi syariah saat ini bukan lagi sekadar alternatif pembangunan, melainkan sudah menjadi bagian dari arus utama (mainstream economy) dan diintegrasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Tercatat, sudah ada 26 provinsi yang memasukkan muatan ekonomi syariah ke dalam RPJMD, termasuk Jawa Tengah.
“Ada 23 provinsi yang bahkan sudah menyusun secara detail ekonomi syariah di RPJMD-nya, termasuk Jawa Tengah,” tambahnya.
Emir menjelaskan, ada tiga indikator utama dalam pengembangan ekonomi syariah daerah, yakni jumlah produk bersertifikat halal, aset perbankan syariah terhadap PDRB, serta indeks zakat nasional hingga level kabupaten/kota.
“Dalam hal ini Jateng sudah memenuhinya,” katanya.
Meski begitu, masih ada pekerjaan rumah besar, terutama tingkat inklusi keuangan syariah nasional yang baru mencapai 13 persen.
Ia berharap, melalui penguatan literasi yang berkelanjutan, angka tersebut dapat meningkat di masa mendatang.
Sementara itu, Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Jawa Tengah, Nyata Nugraha, menyebut komitmen Jateng terhadap ekonomi syariah sudah berjalan sejak 2023.
“Kami telah melaksanakan Jateng Halal Fair 2024 dan Jateng Halal Festival 2025. Jawa Tengah juga meraih penghargaan Adinata Syariah Zona Khas tahun 2024,” jelasnya.
Ke depan, KDEKS tengah menyiapkan kawasan wisata ramah muslim, yang rencananya akan diluncurkan bersamaan dengan pelaksanaan MTQ Nasional di Jawa Tengah.
“Kami akan mengembangkan desa wisata menjadi desa wisata ramah muslim pertama di Jawa Tengah,” ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno menyampaikan apresiasi kepada KNEKS dan KDEKS atas dukungannya.
Ia menyebut, dengan mayoritas penduduk beragama Islam, perputaran ekonomi Jateng memang semestinya didominasi oleh aktivitas berbasis syariah.
“Penguatan ekonomi syariah di Jawa Tengah sebenarnya sudah berjalan, hanya belum terinventarisasi dengan baik. Padahal banyak UMKM yang menerapkannya dan menarik wisatawan muslim dari luar negeri,” ujarnya.
Sebagai bentuk penghargaan, KNEKS menyematkan PIN Brand Ekonomi Syariah kepada Sumarno, sebagai simbol dukungan Jawa Tengah dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.
