SEMARANG — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025 dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Jateng, Semarang, Selasa (5/8/2025).
APBD Perubahan tersebut difokuskan pada pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta penguatan ketahanan pangan.
“Anggaran perubahan sudah kita tandatangani dan segera dikirim ke Mendagri. Fokus utamanya tetap pada layanan dasar, infrastruktur, stabilitas investasi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi usai rapat paripurna.
Dalam pendapat akhirnya, Luthfi mengapresiasi persetujuan dewan atas rancangan perubahan APBD yang dinilai mendukung program-program prioritas pemerintah provinsi.
“Ini akan mendorong visi Jawa Tengah Maju Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045, yang selanjutnya akan dijabarkan dalam rencana kegiatan,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya layanan dasar dalam upaya pengentasan kemiskinan, termasuk kolaborasi lintas sektor untuk menangani kemiskinan ekstrem melalui program-program terintegrasi, seperti perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH), bantuan sosial, hingga layanan pendidikan dan kesehatan.
“Kalau di satu rumah ada RTLH, pasti ada masalah gizi, anak putus sekolah, kesehatan yang kurang—itu semua harus diselesaikan bersama-sama,” jelasnya.
Gubernur juga menyebut pembangunan infrastruktur sebagai fondasi penting, terutama untuk mendukung swasembada pangan dan menjadikan Jateng sebagai lumbung pangan nasional.
Sementara itu, Ketua DPRD Jateng, Sumanto, menyampaikan struktur APBD Perubahan 2025 mencakup pendapatan sebesar Rp24,57 triliun dan belanja Rp25,15 triliun. Defisit sebesar Rp577 miliar akan ditutup melalui pembiayaan dalam jumlah yang sama.
“Fokus kita infrastruktur, pengentasan kemiskinan, dan kesehatan. Anggaran RTLH kita dorong dari pusat maupun daerah, termasuk provinsi dan kabupaten/kota,” ucapnya.
