Purwokerto — Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pekerja Perikanan Indonesia (AP2I) menerima 20 Certified Paralegal of Legal Aid (CPLA) dari BPHN Kemenkumham melalui LBH Perisai Kebenaran.
Sekretaris umum AP2I Nur Rohman, menyebut sertifikat CPLA memperkuat kapasitas AP2I, khususnya paralegalnya, dalam mengawal kasus hukum yang menjerat pekerja perikanan semisal nelayan.
“Kami sering mendapati anggota terjebak kasus tanpa tahu harus ke mana. Dengan adanya paralegal bersertifikat, kami bisa menjadi garda pertama yang memberi bantuan hukum,” ujar Nur Rohman, Selasa 23 September 2025.
Penyerahan CPLA pada paralegal AP2I itu berlangsung di kantor LBH Perisai Kebenaran, Kota Purwokerto, Kabupaten Banyumas.
Penyerahan sertifikat oleh Sugiyantoro selaku pengurus LBH kepada jajaran AP2I: Sekretaris Umum, Nur Rohman, Bendahara Umum Alfah Risma Ulsifa, dan Wakil Ketua Advokasi Hukum dan HAM, Mohammad Samsudin.
Ia menegaskan, paralegal AP2I tidak hanya menunggu laporan, melainkan bergerak aktif di komunitas.
Mereka melakukan investigasi, wawancara, serta menyusun dokumen hukum yang dibutuhkan.
Sugiyantoro menambahkan bahwa sertifikasi CPLA bertujuan memperluas akses keadilan masyarakat.
“Paralegal adalah mata dan telinga hukum di masyarakat. Mereka memberdayakan warga agar paham haknya dan tidak gampang didzolimi,” tegasnya.
Mohammad Samsudin menilai, kehadiran paralegal akan sangat membantu nelayan yang seringkali tidak memiliki akses ke advokat.
“Dengan adanya paralegal, nelayan lebih terlindungi sejak awal ketika menghadapi masalah hukum,” katanya.
Senada, Alfah Risma menekankan pentingnya kepercayaan diri kader AP2I pasca-sertifikasi.
“Bukan sekadar kertas, sertifikat ini jadi pengakuan bahwa kader AP2I siap terjun langsung membantu anggota di lapangan,” ucapnya.
Dengan tambahan 20 paralegal bersertifikat, AP2I bertekad memperkuat perannya sebagai organisasi yang tidak hanya memperjuangkan ekonomi, tapi juga keadilan hukum bagi nelayan.
