BATANG — Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Batang, Kukuh Fajar Romadhon, meminta pemerintah daerah hadir dengan terobosan ekonomi yang nyata di tengah usaha kecil yang sedang menjerit.
Ia menilai kondisi dana transfer pusat yang belum jelas angkanya dan nilainya cenderung turun dapat membuat APBD Kabupaten Batang 2026 tidak sesuai dengan rencana awal.
“Kalau dana transfer turun, pemda harus punya langkah cerdas menjaga agar APBD tetap berjalan dengan meningkatkan PAD tanpa membebani rakyat,” kata Kukuh yang sekaligus Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Batang itu, Kamis pagi 18 September 2025.
Menurutnya, pemerintah Kabupaten Batang perlu menghindari kebijakan menaikkan tarif pajak maupun retribusi.
Sebaliknya, pemerintah daerah didorong untuk memberikan relaksasi pinjaman agar usaha kecil menengah bisa tetap hidup dan bergerak.
Kukuh juga menyoroti rendahnya serapan belanja oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berimbas pada perputaran ekonomi lokal.
Ia menyebut bupati wajib melakukan evaluasi serius terhadap kinerja OPD yang belum maksimal.
“Kalau serapan belanja rendah, maka ekonomi daerah ikut melambat, padahal serapan belanja memengaruhi besaran dana transfer,” tegasnya.
Semakin tinggi serapan belanja, semakin besar peluang daerah mendapatkan dana transfer dari pusat.
Dengan demikian, optimalisasi belanja daerah bukan sekadar angka di atas kertas, tetapi juga instrumen penting mempercepat pertumbuhan ekonomi.
Selain soal anggaran, Kukuh menegaskan perlunya pemetaan serius terhadap masalah stunting dan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Batang.
Ia menjelaskan bahwa dua indikator ini menjadi acuan utama pemerintah pusat dalam menentukan besaran dana transfer.
“Semakin rendah angka stunting dan kemiskinan ekstrem, semakin tinggi dana transfer yang akan diterima Batang,” jelasnya.
Oleh karena itu, pemda harus menempatkan isu kesehatan dan pengentasan kemiskinan sebagai prioritas kebijakan yang tak bisa ditunda.
Kukuh juga mengingatkan pentingnya penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk menjaga stabilitas daerah, terutama dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi.
Menurutnya, BTT bisa menjadi bantalan penting dalam mengantisipasi risiko sosial maupun fiskal di tingkat lokal.
“Pemda jangan ragu memanfaatkan BTT sepanjang itu untuk menjaga stabilitas ekonomi dan sosial masyarakat,” pungkasnya.
Dengan berbagai tantangan itu, DPRD Batang mendorong pemda agar tidak hanya bergantung pada dana transfer, tetapi juga kreatif mengembangkan potensi lokal tanpa menambah beban rakyat.
Pelaku usaha kecil berharap pemda mendengar suara mereka yang kian tertekan.
Dengan adanya relaksasi pinjaman, peningkatan belanja daerah, dan perhatian pada isu kesehatan serta kemiskinan, mereka percaya roda ekonomi Batang bisa berputar lebih cepat.
