BATANG — Komisi I DPRD Kabupaten Batang akan menggelar kunjungan kerja ke Desa Wonosegoro, Kecamatan Bandar, pada Selasa 16 September 2025 mendatang.
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari audiensi Komisi I DPRD Kabupaten Batang bersama Presidium Komparasi beberapa waktu lalu.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Batang, Kukuh Fajar Romadhon melalui keterangannya, menegaskan bahwa pihaknya sudah meminta sejumlah data terkait persoalan aset desa Wonosegoro.
Namun, hingga kini data tersebut belum diserahkan secara lengkap kepada DPRD Batang.
“Kami perlu memastikan agar permasalahan tanah pengganti lapangan dan dana desa yang dipersoalkan masyarakat benar-benar terang benderang,” ujar ketua fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Batang itu, Sabtu 13 September 2025.
Dalam audiensi sebelumnya, warga yang tergabung dalam Presidium Komparasi mendesak pengembalian tanah pengganti lapangan ke aset Desa Wonosegoro.
Mereka menilai, pembangunan Batang Industrial Park telah berdampak pada hilangnya lapangan desa yang menjadi fasilitas publik utama.
Tak hanya itu, warga juga meminta sisa dana pembangunan dikembalikan ke kas desa agar bisa digunakan sesuai kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, tanpa kejelasan pengembalian aset, masyarakat akan merasa dirugikan oleh proyek besar tersebut.
Rencananya, Komisi I DPRD Batang akan mengadakan rapat kerja langsung di Desa Wonosegoro bersama sejumlah pihak terkait.
Agenda ini akan melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades), pihak kecamatan, perangkat desa, LPMD, tokoh masyarakat, hingga tokoh pemuda.
Anggota Komisi I lainnya, Muafi meminta kepada pihak intiland selaku pengelola Batang Industrial Park juga hadir.
"Intiland juga diharapkan untuk hadir dan kooperatif juga terbuka untuk bareng-bareng mengurai masalah yang timbul serta ikut mencarikan jalan penyelesaian yang terbaik untuk terwujudnya situasi Batang yang kondusif," tutur kader partai Nasdem itu.
Anggota DPRD Kabupaten Batang lainnya Yulia Nurhayati Asror juga menyampaikan pihaknya secara langsung telah menemui Kepala Kantor Pertanahan Batang untuk menanyakan Proses Peralihan Hak.
"Yang ternyata harus diketahui terlebih dahulu titik koordinat dan nomor register. Dilanjutkan konfirmasi ke Notaris Setiati Solichah,M.Kn. yang ternyata tidak mengeluarkan produk, hanya melegalisir dan tidak ada berkas arsipnya," tutur kader PPP itu.
“Kami ingin rapat ini terbuka agar tidak ada lagi kesalahpahaman, sehingga semua pihak bisa mendengar langsung persoalan yang terjadi,” tambah Kukuh
Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan jalan keluar yang adil, sekaligus mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa maupun daerah.
