Pekalongan — Pemerintah Kota Pekalongan tengah menghadapi ujian berat usai kerusuhan yang melanda kantor sekretariat daerah.
Walikota Pekalongan, Afzan Arslan Djunaid, mengungkapkan bahwa perkiraan awal kerugian akibat peristiwa itu mencapai Rp100 miliar.
“Sebetulnya laporan dari masing-masing dinas dan bagian sudah masuk, kalau dihitung-hitung sekitar Rp100 miliar, bisa kurang bisa lebih. Bahkan ada potensi bertambah,” kata Afzan, Senin 1 September 2025.
Kerugian itu meliputi kerusakan gedung hingga barang-barang inventaris yang hangus terbakar.
Bangunan yang berdiri sejak akhir 80-an hingga 90-an itu sebelumnya masih kokoh dan layak digunakan.
Namun, setelah dihantam api, sejumlah bagian dinyatakan tidak bisa diselamatkan.
“Kalau yang sudah dibakar ya harus dirobohkan, sudah ada audit dari PU dan tim teknis,” ujarnya.
Afzan menambahkan, pihaknya masih membahas dengan DPRD mengenai rencana pembangunan kembali.
“Apakah nanti dewan akan punya kompleks sendiri atau tetap bersama Pemkot, itu sedang kita diskusikan,” jelasnya.
Meski ada kerugian besar, ia memastikan pelayanan publik di Kota Pekalongan tidak terganggu.
Beberapa kantor yang aman dari kebakaran, seperti bagian umum, prokompim, asisten, staf ahli, Bapperida, dan inspektorat, akan digunakan untuk mengakomodir pelayanan.
“Alhamdulillah sebagian besar masih utuh, jadi pelayanan ke masyarakat bisa tetap berjalan,” tegas Afzan.
Peristiwa yang memicu kerusuhan ini disebut Walikota sangat disayangkan.
Ia mengaku tidak ingin mencari kambing hitam dan meminta masyarakat Pekalongan tetap menjaga kedamaian.
“Penyesalan pasti ada, yang sudah terjadi tidak bisa kita ulangi. Saya tidak ingin menyalahkan siapa pun,” ucapnya.
Afzan juga menyinggung adanya indikasi bahwa sebagian massa aksi bukan berasal dari Pekalongan.
“Laporan yang masuk, banyak aksi demo itu bukan dari warga asli Pekalongan. Karena itu saya minta semua warga menjaga diri dan menjaga kota kita bersama,” katanya.
Meski gedung sekretariat rusak parah, Afzan memastikan layanan publik tidak terhenti.
“Untuk bagian yang memang langsung melayani masyarakat seperti Kabag Kesra dan PBJ, tetap kami akomodir. Yang lain seperti perekonomian dan organisasi sifatnya internal dinas, jadi relatif aman,” jelasnya.
Ia menegaskan, fokus utama saat ini adalah memastikan masyarakat tidak terdampak kerusakan fisik gedung.
“Kami pastikan pelayanan masyarakat tetap lancar,” pungkas Walikota.
