TEGAL — Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DDPRD) Kota Tegal meminta Dinas Perhubungan (Dishub) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tegal untuk mengkaji ulang rencana penerapan Car Free Night (CFN) dan Car Free Day (CFD) di Kawasan Alun-Alun dan Jalan Pancasila.
Permintaan ini menyusul keluhan dari para pelaku usaha di kawasan tersebut yang khawatir rencana itu akan mengganggu mata pencarian mereka.
Pertemuan antara Komisi III dengan perwakilan Dishub dan Satpol PP berlangsung sengit dalam Rapat Kerja yang digelar di Ruang Rapat Komisi III, Jumat (4/7) pagi.
Rapat tersebut dipimpin Ketua Komisi III, Sutari, dan dihadiri Kepala Dishub Abdul Kadir, Kepala Satpol PP Hartoto, serta sejumlah pejabat terkait lainnya. Anggota Komisi III dari berbagai fraksi, seperti Sisdiono (Gerindra), Triono (PDI Perjuangan), Beni Ageng Penggalih (Golkar), Moch Ali Mashuri (PKS), dan Nur Fitriani (Amanat Persatuan) turut hadir dalam rapat penting ini.
"Sesuai instruksi Ketua DPRD, kami ingin mencari tahu terkait rencana Car Free Night dan Car Free Day," tegas Sutari saat membuka rapat.
Sebelumnya, Komisi III menerima aduan langsung dari Paguyuban Pedagang Kawasan Alun-Alun Tegal. Mereka menolak keras rencana CFN yang akan diberlakukan setiap Jumat dan Sabtu malam pukul 18.00-24.00 WIB, serta CFD pada Sabtu pagi pukul 05.00-10.00 WIB. Para pedagang berdalih bahwa akhir pekan adalah waktu bagi mereka untuk meraup rezeki lebih maksimal. Selain itu, mereka juga mengkhawatirkan dampaknya terhadap aktivitas penghuni di sekitar kawasan tersebut.
Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Dishub Abdul Kadir menjelaskan bahwa rencana CFN ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Wali Kota Tegal (Perwal) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kawasan Pedestrian. Dalam Perwal tersebut, Kawasan Alun-Alun Tegal dan Jalan Pancasila memang ditetapkan sebagai Kawasan Pedestrian Bebas Kendaraan Bermotor setiap hari mulai pukul 18.00-24.00 WIB.
"Saat ini, Kawasan Alun-Alun Tegal dan Jalan Pancasila mengalami kemacetan luar biasa, terutama di akhir pekan," ujar Ading, sapaan akrab Kepala Dishub.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Dishub berencana melakukan penataan dan penertiban parkir. Ke depan, lahan parkir akan dipusatkan di lahan CMJT yang disewa Pemerintah Kota Tegal dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah senilai Rp340 juta per tahun.
Dishub berpendapat, pemanfaatan lahan CMJT sebagai tempat parkir akan sangat membantu. Bahkan, dari pendapatan parkir di CMJT saat ini yang mencapai Rp1.900.000 per hari, Dishub memperkirakan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa mencapai Rp600.000.000 per tahun.
"Kami jujur untuk PAD," tambah Ading. Dishub juga mengaku telah mensosialisasikan rencana ini kepada juru parkir dan pelaku usaha sekitar.
Selain CMJT, Dishub juga menyiapkan lahan parkir lain di antaranya Eks Bina Marga dan Stasiun. Sementara itu, parkir bagi jamaah Masjid Agung akan diarahkan ke Jalan Diponegoro atau sisi barat Masjid Agung. Dishub memastikan akan tetap mempermudah akses keluar masuk bagi penduduk sekitar melalui jalur di sebelah Jalan KH Ahmad Dahlan.
Setelah mendengar penjelasan dari Dishub, Komisi III sepakat bahwa penataan dan penertiban Kawasan Alun-Alun Tegal dan Jalan Pancasila memang perlu dilakukan. Namun, untuk rencana CFN dan penambahan hari CFD pada Sabtu pagi, Sutari dengan tegas meminta agar tidak dilaksanakan terlebih dahulu dan dikaji ulang secara mendalam.
"Terkait akan menutup Jumat dan Sabtu malam dan penambahan hari Car Free Day, untuk dikaji, jangan dilaksanakan dulu," tegas Sutari.
Namun sehubungan bertepatan dengan adanya event yang sedang berlangsung di Jalan Pancasila, Komisi III memaklumi uji coba Car Free Night akan dilakukan sekali pada Sabtu malam ini.
