KUDUS — Masyarakat Kabupaten Kudus boleh berbangga. Sebab Bupati Kudus Samani Intakoris dipercaya mengemban jabatan sebagai Ketua Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional dalam kepengurusan Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) periode 2025–2030.
Penunjukan Bupati Kudus di posisi strategis APKASI ini, sebagai bentuk pengakuan atas rekam jejak kepemimpinannya yang dinamis dan visioner.
Dalam perannya, Samani siap memperkuat sinergi antar daerah dalam perumusan kebijakan pembangunan nasional yang inklusif dan berdampak luas. Pengukuhan itu berlangsung di Puri Agung, Grand Sahid Jaya Hotel Jakarta baru-baru ini.
Pengukuhan berlangsung meriah di Puri Agung, Grand Sahid Jaya Hotel Jakarta dan dihadiri sejumlah tokoh nasional. Yakni Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa PDTT, Menteri Koperasi dan UKM, pimpinan DPR dan DPD RI, serta para gubernur dan bupati dari seluruh Indonesia.
Bupati Sam’ani bersyukur atas kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ia menegaskan komitmennya berkontribusi strategis dalam pembangunan nasional melalui pendekatan berbasis daerah.
“Alhamdulillah, saya dipercaya sebagai Ketua Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional di APKASI 2025–2030. Amanah ini akan saya jalankan sebaik mungkin dengan menyusun program kerja yang membawa dampak nyata bagi pembangunan daerah dan kemajuan bangsa,” ungkap Sam’ani.
Sementara itu, Ketua Umum APKASI terpilih, Bursah Zarnubi menyoroti pentingnya penguatan otonomi daerah sebagai kunci kemajuan kabupaten.
Zanubi yang juga Bupati Lahat juga menyinggung hambatan birokrasi, seperti regulasi teknis (pertek) yang menghambat pelaksanaan program strategis daerah.
“APKASI siap menjadi mitra aktif pemerintah pusat, khususnya dalam mendukung program Presiden Prabowo Subianto yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat daerah,” ujarnya.
Di lain sisi, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menegaskan, sektor pertanian menjadi prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo.
Zulhas menyebut, kemandirian pangan dan kesejahteraan petani harus ditopang oleh kelembagaan ekonomi desa yang kuat.
“Kita dorong kehadiran Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) sebagai alat pemberdayaan ekonomi yang konkret di desa. Ini langkah strategis menuju swasembada pangan,” tutur Zulhas.
Hal senada juga disampaikan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, yang mengapresiasi peran besar APKASI. Ia menekankan pentingnya kemandirian fiskal daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Daerah jangan hanya bergantung pada transfer pusat. Tingkatkan PAD agar pembangunan bisa lebih cepat dan berkelanjutan,” tegas Tito.
Dengan terbentuknya kepengurusan baru, APKASI diharapkan mampu menjadi motor penggerak pembangunan nasional yang berkeadilan dan merata, serta menjadi jembatan kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah.
