JEPARA — Tuntutan terhadap tata kelola pemerintahan transparan, akuntabel, serta partisipatif semakin meningkat. Dalam konteks ini, perencanaan, penganggaran, pengawasan keuangan daerah merupakan fondasi utama menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih (clean government).
Karena itu, Bupati Jepara, Witiarso Utomo menekankan pentingnya sinkronisasi program organisasi perangkat daerah (OPD) dengan prioritas pembangunan daerah serta visi dan misi kepala daerah.
Penegasan ini dikatakan Bupati Witiarso, saat Bimbingan Teknis (Bimtek) Perencanaan, Penganggaran, Pengawasan dalam rangka Good Corporate Governance Pemkab Jepara. Seluruh kepala perangkat daerah dihadirkan dalam acara yang berlangsung di Hotel D'Season.
"Saya minta kepala perangkat daerah memperkuat kapasitas dan kompetensi, sebagai ujung tombak pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah," ujar Witiarso kemarin.
Dalam kesempatan itu, Bupati Witiarso didampingi Wakil Bupati Jepara, Ibnu Hajar dan Rooy John Erasmus Salamony, Analis Keuangan Pusat dan Daerah Fungsional Madya, Fasilitator Perencanaan Anggaran Daerah III, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri.
Witiarso menyebut, Bimtek ini juga menjadi ajang konsolidasi dan koordinasi antar perangkat daerah, agar perencanaan pembangunan daerah berjalan lebih terintegrasi dan berorientasi pada hasil (outcome-based planning).
“Kepala perangkat daerah tidak hanya dituntut tidak hanya sekedar melaksanakan program dan kegiatan. Anggaran harus digunakan secara efektif dan efisien,” pinta Witiarso.
Ia menegaskan, di tengah era kemajuan teknologi yang terus berkembang, Kepala Perangkat Daerah harus memanfaatkan teknologi informasi. Hindari copy paste program kegiatan.
"Teruslah berinovasi dalam memberikan pelayanan yang berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan dan pembangunan daerah," ucapnya.
Sementara itu, Rooy John Erasmus Salamony dari Kemendagri menekankan, momentum ini merupakan tahapan penting dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan menjadi dasar penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026.
Selama bimtek, masing-masing OPD menyampaikan rencana program dan kegiatan strategis, termasuk target kinerja, kebutuhan anggaran, serta proyeksi manfaat yang akan diperoleh masyarakat.
Bupati bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) memberikan evaluasi dan masukan terhadap usulan tersebut.
“Rencana Kerja tahun 2026 harus dirancang secara realistis, fokus pada hasil, serta mengedepankan kebutuhan masyarakat. Kita tidak hanya menyusun anggaran, tapi juga menyusun dampak pembangunan, sesuai visi misi Bupati dan Wakil Bupati”jelasnya.
