KUDUS — Bawaslu Kudus ingin melibatkan mahasiswa sejumlah perguruan tinggi khususnya Universitas Muhammadiyah Kudus (UMKU), agar tercipta generasi yang kritis dan berintegritas.
Hal ini terkait salah satu program Bawaslu Kudus yang ingin mematangkan sejumlah program kajian, penelitian dan survei, salah satunya tentang praktik politik uang.
Agenda Bawaslu ini merupakan kegiatan lanjutan di luar tahapan Kepemiluan.
Program strategis itu terungkap, saat pihak Bawaslu Kudus berkunjung di kampus UMKU untuk bersinergi dengan perguruan tinggi di Kota Kretek.
Tak hanya itu, Bawaslu juga memperpanjang nota kesepahaman (MoU) dengan pihak UMKU.
Ketua Bawaslu Kudus, Moh Wahibul Minan mengatakan, kerjasama ini merupakan kelanjutan dari MoU UMKU yang sebelumnya telah berakhir pada tahun 2023 lalu.
“Kami berharap Bawaslu bisa hadir lebih dekat dengan mahasiswa, baik sebagai narasumber dalam kegiatan sosialisasi maupun mitra dalam program magang dan penelitian,” ujar Minan kemarin.
Tak hanya sebatas MoU, kerja sama ini juga membuka ruang kolaborasi yang lebih luas. Bahkan saat ini Bawaslu tengah menjalankan program kajian, penelitian dan survei, salah satunya tentang praktik politik uang.
“Ke depan, kami ingin melibatkan mahasiswa UMKU dalam kegiatan ini, agar tercipta generasi yang kritis dan berintegritas,” ujar anggota Bawaslu Kudus, Naily Faila Saufa.
Kesepakatan kedua belah pihak dilakukan di Gedung Rektorat UMKU. Suasana hangat dan semangat demi membangun ekosistem kepemiluan yang lebih inklusif dan edukatif.
“Langkah ini menjadi momen penting memperkuat peran pendidikan dalam pengawasan partisipatif dan literasi kepemiluan di kalangan mahasiswa,” terangnya.
Sementara itu, Wakil Rektor III UMKU, Rizka Himawan menyebut pentingnya penguatan pemahaman demokrasi di kalangan mahasiswa. Kampus punya peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai etika politik sejak dini.
“Karena itu, mahasiswa UMKU harus paham arah kepemiluan dan ikut aktif menjadi bagian dari pengawasan pemilu,” ujar Rizka Himawan.
Rektor UMKU, Dr. Edy Soesanto juga menyampaikan harapan besar terhadap kerja sama ini. Ia menekankan pentingnya transfer ilmu dari Bawaslu kepada mahasiswa, khususnya dalam pengembangan Prodi Hukum.
“Kami ingin mahasiswa tidak hanya memahami teori, tapi juga mampu menganalisis dinamika politik dan hukum yang terjadi di tengah masyarakat,” ungkapnya.
Senada dengan itu, Dekan Fakultas Hukum UMKU, Naili Azizah juga menyambut positif kerja sama ini. Bahkan pada November mendatang, pihaknya akan membuka program magang yang dapat dilaksanakan di Bawaslu Kudus.
“Kami juga berharap mahasiswa bisa terlibat dalam KKN bertema desa anti politik uang, tentu dengan pendampingan dari Bawaslu,” tambahnya.
Di akhir audiensi, kedua belah pihak sepakat untuk terus memperkuat sinergi dalam berbagai bidang. Diantaranya dari pendidikan, sosialisasi kepemiluan, riset bersama, hingga penguatan pengawasan partisipatif.
