GROBOGAN — Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Grobogan, mencatat ada sebanyak 11.778 Anak Tidak Sekolah (ATS) per awal Agustus 2025. Data tersebut merupakan data terbaru usai tahun ajaran baru 2025/2026 dimulai.
Kabid PAUD dan Pendidikan Nonformal Disdik Grobogan, Sutomo menyampaikan, bahwa angka tersebut menunjukkan program penanganan ATS yang telah dirintis masih membutuhkan penguatan, khususnya dalam hal keterlibatan lintas sektor.
”Berbagai upaya telah kami lakukan untuk pengentasan ATS. Termasuk pemetaan dengan pusat,” katanya, belum lama ini.
Lebih lanjut, Sutomo mengungkapkan, pada Mei 2024 lalu, Kabupaten Grobogan menjadi daerah pilot project kerja sama antara United Nations Children's Fund (UNICEF) dengan Pusdatin Kemendikbudristek. Saat itu dilakukan pemetaan serta intervensi ATS di enam desa dari enam kecamatan.
Adapun enam desa itu yakni Desa Putat di Kecamatan Purwodadi, Tambirejo di Kecamatan Toroh, Jatilor di Kecamatan Godong, Tanggungharjo di Kecamatan Tanggungharjo, Tambahrejo di Kecamatan Wirosari, dan Kradenan di Kecamatan Kradenan.
Sutomo mengatakan, dari program tersebut, teridentifikasi total ada 18.054 ATS. Mereka diketahui anak-anak yang putus sekolah, lulus tidak melanjutkan, maupun belum pernah sekolah. Meskipun sebagian mereka ada yang kemudian kembali ke sekolah.
”Dari proses verifikasi dan validasi (verval,-red), ditemukan 4.356 anak yang telah kembali bersekolah, sementara 13.697 anak lainnya masih memerlukan intervensi lanjutan. Ada pula satu anak belum bisa diverifikasi,” imbuhnya.
Sutomo membeberkan, hasil pilot project itu sempat menjadi dasar perencanaan program lebih luas lagi. Tetapi hingga kini belum ada perluasan intervensi ke desa atau kecamatan lainnya sehingga menjadi perhatian Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Jawa Tengah dan kemudian mendorong supaya penanganan ATS dilakukan secara terintegrasi antar OPD.
”Masalah ATS ini bukan hanya persoalan pendidikan. Ada faktor sosial, ekonomi, administrasi kependudukan, hingga kondisi keluarga yang perlu didekati secara menyeluruh. Karena itu perlu kolaborasi semua OPD terkait,” pungkasnya.
