Wonosobo — Pemerintah Kabupaten Wonosobo meluncurkan Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 35 sebagai langkah konkret mengatasi tingginya angka anak tidak sekolah (ATS), khususnya dari lulusan SLTP.
Sekolah ini resmi diluncurkan pada Jumat, 15 Agustus 2025, di Balai Latihan Kerja (BLK) Wonosobo, dan menjadi bentuk kolaborasi Pemerintah Daerah dengan Kementerian Sosial RI.
Langkah ini bukan tanpa alasan. Pemerintah mencatat banyak lulusan SMP di Wonosobo tidak melanjutkan ke jenjang SMA karena keterbatasan kuota di sekolah negeri. Situasi ini makin berat bagi siswa dari keluarga miskin yang tidak punya alternatif lain.
"Awalnya saya berpikir untuk tingkat SMP, tapi berdasarkan masukan, justru yang paling mendesak adalah di jenjang SLTA," ujar Bupati Wonosobo, Afif Nurhidayat.
Menurut Bupati Afif, sejumlah SMA negeri di Wonosobo kewalahan menampung calon siswa baru. Akibatnya, banyak siswa lulusan SLTP yang tak diterima di sekolah negeri dan tak mampu membiayai sekolah swasta. Bahkan, beberapa harus mencari sekolah ke luar kabupaten.
"Contohnya di SMA Negeri 1 Wonosobo, kuotanya terbatas, tapi pendaftarnya membludak. Kalau tidak diintervensi, anak-anak ini akan jadi ATS dan masa depan mereka terancam," jelas Afif.
Tak hanya soal daya tampung. Sedikitnya dua kecamatan di Wonosobo belum memiliki sekolah negeri di tingkat SLTA, yang semakin mempersempit akses pendidikan bagi siswa dari wilayah pinggiran.
SRMA 35 hadir sebagai jawaban dari kekosongan tersebut. Sekolah ini dikhususkan untuk anak-anak dari keluarga miskin kategori Desil 1, yaitu kelompok paling bawah dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Yang unik, siswa tidak mendaftar secara mandiri. Pemerintah yang secara proaktif mendaftarkan mereka berdasarkan hasil verifikasi berlapis—dimulai dari Dinas Sosial, pemerintah desa, hingga validasi akhir dari Kementerian Sosial.
"Ini bukan sekolah biasa. Anak-anak ini kami jemput, kami seleksi, kami daftarkan. Negara hadir memastikan mereka tetap bisa sekolah," lanjut Afif.
SRMA 35 tidak hanya menampung anak-anak putus sekolah, tapi juga memperkenalkan pendekatan baru dalam pendidikan berbasis negara dan keadilan sosial. Dengan fokus pada daerah tertinggal dan keluarga miskin, sekolah ini menjadi model distribusi pendidikan yang lebih merata.
Dalam jangka panjang, program ini diharapkan menekan angka ATS di Wonosobo, sekaligus membuka jalan untuk replikasi model serupa di kabupaten lain yang menghadapi masalah serupa.
"Program ini bisa jadi contoh bahwa pemerataan pendidikan tak cukup dengan membangun sekolah saja, tapi perlu intervensi sosial yang terintegrasi," tutup Afif.
