PURWOREJO — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purworejo mendorong percepatan intervensi penanganan sampah di wilayahnya sebagai respons atas meningkatnya volume sampah dan terbatasnya fasilitas pengelolaan. Salah satu langkah utama adalah mendorong pemilahan sampah dari sumber serta optimalisasi Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).
Pernyataan ini disampaikan Wakil Bupati Purworejo, Dion Agasi Setiabudi, dalam audiensi bersama Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) Provinsi Jawa Tengah di Ruang Bagelen, Kantor Bupati Purworejo, Jumat (12/9/2025).
"Ketika sampah menjadi permasalahan, dampaknya bagi kehidupan sehari-hari sangat besar. Intervensi perlu dilakukan secara sistematis, baik jangka pendek maupun jangka panjang," kata Dion.
Wakil Bupati Dion menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan desa-desa sekitar dalam pengelolaan sampah. Salah satu fokus utama adalah penguatan peran TPS3R dan kampanye pemilahan sampah sejak dari rumah tangga.
"Masalahnya bukan TPA yang tidak bisa mengolah, tapi karena sampah tidak dipilah sejak awal. Pemilahan itu syarat utama agar sampah bisa diolah dan punya nilai ekonomi," jelas Dion.
Pemkab juga mengharapkan ke depan masyarakat bisa melihat pengolahan sampah sebagai peluang ekonomi. Sampah terpilah bisa didaur ulang menjadi komoditas bernilai jual, seperti kompos, kerajinan, atau produk daur ulang lainnya.
Dengan jumlah timbulan sampah yang terus meningkat, penanganan sampah di Purworejo membutuhkan komitmen kolektif antara pemerintah daerah, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya.
"Permasalahan sampah di Purworejo bisa menjadi seperti di kota-kota besar jika tidak ditangani sejak sekarang. Maka dari itu, kami ingin mendorong keterlibatan semua pihak," kata Dion.
Wabup Dion juga menyampaikan pentingnya integrasi antara program kebersihan lingkungan dan pengelolaan permukiman agar sampah tidak menjadi beban sosial dan ekologis dalam jangka panjang.
Menurut data Pokja PKP Kabupaten Purworejo, jumlah timbulan sampah rumah tangga di daerah ini mencapai 117.937 ton per tahun. Namun, hanya sekitar 58.000 ton (kurang dari 50%) yang saat ini bisa dikelola dengan baik.
Pokja PKP, Hery Raharjo, mengungkapkan bahwa layanan pengangkutan sampah baru menjangkau 30-40 persen wilayah administratif, terutama di pusat kota dan kawasan pasar.
"Kapasitas TPA Jetis di Kecamatan Loano sudah overload dan tidak optimal lagi. Di sisi lain, minimnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah dari rumah masih menjadi tantangan utama," ujar Hery.
Ia juga menyebut keterbatasan armada pengangkut sampah dan minimnya fasilitas TPS3R di pedesaan sebagai penyebab rendahnya efektivitas pengelolaan sampah.
Pokja PKP telah menyiapkan beberapa program prioritas untuk menekan volume sampah dan memperbaiki sistem pengelolaannya. Program tersebut antara lain adalah revitalisasi fasilitas persampahan, termasuk penambahan armada dan perluasan layanan angkut.
Selain itu juga peningkatan peran serta masyarakat melalui edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), penguatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dan kebijakan afirmatif di tingkat desa dan kelurahan untuk mendukung TPS3R.
