TEGAL – Sebanyak 64 peserta PAUD dan PNF mengikuti sosialisasi Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini Provinsi Jawa Tengah.
Tujuan sosialisasi tersebut merupakan penilaian kelayakan dari satuan berdasarkan kriteria yang ada. Juga untuk memberikan penjaminan mutu pendidikan. Selain membantu untuk mengetahui sejauh mana memenuhi kriteria mutu untuk memberikan penjaminan mutu pendidikan.
Kepala Disdikbud Ismail Fahmi diwakili Sekretaris Dewi Umarohi mengatakan, salah satu indikator bermutu tidaknya lembaga dapat diukur dengan status akreditasi. Dirinya berharap semua lembaga yang diundang bersama-sama meningkatkan mutu layanan di setiap lembaga.
“Dengan mutu layanan yang baik, maka lembaga akan semakin mendapatkan kepercayaan dari masyarakat,” ungkap Dewi.
Sementara, Ketua BAN PAUD dan PNF Jateng, R Agustinus Arum Eka Nugraha berterimakasih karena sudah memfasilitasi sosialisasi tersebut. Kegiatan itu menjadi penting karena tahun ini Provinsi Jawa Tengah diberi kepercayaan untuk memroses banyak dibandingkan provinsi lain.
“Hal ini tak lain karena populasi warga Provinsi Jawa Tengah cukup besar. Hal ini juga menyebabkan belum boleh re-akreditasi karena masih ada 19 ribu lebih lembaga yang belum pernah tersentuh” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Agustinus berharap dalam kegiatan tersebut bisa berproses sampai akhir. Narasumbernya sangat kompeten. Pihaknya berharap minimal untuk Kota Tegal bisa berproses sampai akhir. Ada keuntungan ketika berproses sampai akhir. Kegiatan itu juga menghadirkan 3 narasumber yang akan membahas bagaimana mekanisme kebijakan.
“Asesor juga akan menjelaskan tentang Sispena, apa unggahannya, bagaimana mengunggahnya, kemudian operator Dapodik terkait data,” ujarnya.
Kepala Bidang P2PNF Kota Tegal Drs Trismanto dalam laporannya menyampaikan adanya penilaian itu agar masyarakat dapat memilih sebagai bahan pertimbangan. Mana lembaga pendidikan yang bermutu dan bagi putra putrinya.
“Tujuannya memperoleh gambaran kinerja sekolah sebagai alat pembinaan sekolah dalam pelayanan penyelenggaraan pendidikan. Juga menentukan kelayakan suatu sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan,” katanya. (mei)
