TEGAL — Pengemudi ojek online (ojol) di Jakarta baru-baru ini menarik perhatian publik setelah tragedi menyedihkan yang menimpa salah satu rekan mereka, Affan Kurniawan.
Affan meninggal dunia akibat insiden tragis ketika mobil rantis Brimob melindasnya saat mengikuti demonstrasi di depan Gedung DPR RI, yang membuat banyak orang bersimpati terhadap nasib pengemudi ojol di tanah air.
Kejadian tersebut berlangsung pada Kamis, 28 Agustus, dan tidak hanya menambah rasa duka bagi keluarga Affan, tetapi juga memicu reaksi luas dari kalangan pengemudi ojol lainnya.
Mereka mengekspresikan rasa kesedihan dan kemarahan melalui seruan, “Jangan lindas kami lagi, Pak,” saat mengantarkan jenazah Affan ke tempat pemakaman.
Seruan ini tidak hanya berujung pada ungkapan duka, tetapi juga menjadi simbol perjuangan bagi seluruh pengemudi ojol yang selama ini merasa terpinggirkan.
Banyak warganet mengunggah video tersebut ke media sosial, menekankan bahwa suara mereka perlu didengar lebih luas dan tidak diabaikan.
Seruan untuk Perubahan
Mengutip rhinocorp, seruan “Jangan lindas kami lagi, Pak” mencerminkan kondisi pengemudi ojol yang merasa sering terpinggirkan dalam kebijakan publik.
Mereka berharap agar suara dan aspirasi mereka didengar oleh pimpinan dan masyarakat luas. Dalam banyak hal, pengemudi ojol dianggap sebagai bagian dari infrastruktur layanan transportasi, namun kurang diperhatikan dalam hal keselamatan dan kesejahteraan.
Pangkalan aspirasi ini bukan hanya muncul dari rasa kesedihan, tetapi juga dari keinginan untuk mendapatkan pengakuan yang layak.
Mereka berharap agar pemerintah dapat mengambil langkah preventif untuk melindungi para pengemudi di lapangan, serta mendengarkan aspirasi mereka mengenai kesejahteraan dan pelayanan.
Pengemudi ojol di Jakarta dan di seluruh Indonesia merasakan bahwa pekerjaan mereka adalah sumber penghidupan yang sangat berarti.
Namun, ketika insiden tragis seperti ini terjadi, diperlukan suatu gerakan yang lebih besar untuk memastikan bahwa keselamatan mereka menjadi prioritas utama. Rasa tanggung jawab tidak hanya terletak pada pemangku kebijakan, tetapi juga publik yang mereka layani.
