Jakarta — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi meluncurkan dua inisiatif strategis, yakni Database Agen Asuransi Indonesia dan Database Polis Asuransi Indonesia, guna memperkuat tata kelola industri asuransi nasional.
Langkah ini menjadi bagian dari transformasi digital sektor perasuransian menuju sistem yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada konsumen.
Peluncuran dilakukan Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, bersama Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun, Ogi Prastomiyono, di Jakarta, Senin 30 Juni 2025
Mahendra menyatakan bahwa peluncuran ini bukan sekadar pembangunan infrastruktur teknologi, melainkan simbol transformasi nilai—dari sistem tertutup menuju sistem keuangan yang terbuka dan dapat dipercaya.
“Apa yang dilakukan ini adalah transformasi menyeluruh, baik di industri asuransi maupun di internal OJK. Komitmen kami meliputi sistem informasi, aplikasi, pelaporan, perizinan, pengawasan, hingga pengaturan yang terintegrasi,” ujarnya.
Ia menambahkan, penguatan kepercayaan publik menjadi kunci transformasi, salah satunya melalui penyediaan akses informasi yang dapat diverifikasi secara mandiri.
Database Agen Asuransi Indonesia memuat data legalitas dan identitas agen resmi, yang terintegrasi dengan sistem perizinan digital SPRINT dan dilengkapi QR Code sebagai identitas digital. Informasi ini dapat diakses oleh masyarakat, perusahaan, asosiasi, dan regulator sebagai bentuk perlindungan konsumen.
Sementara itu, Database Polis Asuransi Indonesia mencatat data per polis secara detail dari seluruh lini usaha, baik asuransi jiwa maupun umum. Pelaporan dilakukan bulanan melalui sistem Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO).
Database ini akan memperkuat pengawasan berbasis risiko, mendukung program penjaminan polis, serta meningkatkan kualitas data dan transparansi industri.
Mahendra menekankan pentingnya sistem ini sebagai fondasi pengawasan dan perumusan kebijakan berbasis data yang akurat. Dengan standar data yang terverifikasi, masyarakat dapat memverifikasi kredibilitas agen, perusahaan dapat mengelola portofolio lebih efisien, dan OJK dapat mendeteksi risiko serta melakukan validasi silang terhadap laporan keuangan.
Reformasi Tata Kelola dan Partisipasi Industri
Kepala Eksekutif Ogi Prastomiyono menegaskan, peluncuran dua database ini merupakan bagian dari reformasi struktural sebagaimana amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
“Agen asuransi adalah garda depan edukasi keuangan dan literasi risiko, sementara data polis adalah fondasi pengawasan yang efektif,” ujarnya.
Menurut Ogi, keberhasilan sistem ini bergantung pada partisipasi aktif seluruh pelaku industri: perusahaan, asosiasi, dan masyarakat.
“Peluncuran hari ini baru langkah awal. Efektivitasnya hanya akan tercapai jika seluruh pemangku kepentingan menjalankan sistem ini secara konsisten dan kolaboratif,” tegasnya.
OJK berharap, melalui sinergi lintas sektor, langkah ini menjadi pondasi bagi industri asuransi Indonesia yang lebih inklusif, modern, dan berkelanjutan
