TEGAL — Partai NasDem mengambil langkah tegas yang lebih lanjut terhadap dua kadernya yang kontroversial.
Setelah menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari keanggotaan DPR RI, Fraksi Partai NasDem kini secara resmi meminta agar semua hak keuangan dan fasilitas keduanya dihentikan sementara.
Permintaan ini diajukan kepada Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai tindak lanjut dari sanksi penonaktifan yang berlaku sejak 1 September 2025.
Mengutip laman Jawa Pos, Ketua Fraksi NasDem di DPR RI, Viktor Bungtilu Laiskodat, menyatakan bahwa langkah ini merupakan bentuk konsistensi partai dalam menegakkan mekanisme dan integritas.
Menurutnya, anggota yang berstatus nonaktif secara aturan tidak lagi berhak menerima gaji, tunjangan, maupun fasilitas dinas lainnya.
"Fraksi Partai NasDem meminta penghentian sementara gaji, tunjangan, dan seluruh fasilitas bagi yang bersangkutan (Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach), yang kini berstatus nonaktif. Ini adalah bagian dari penegakan mekanisme dan integritas partai," ujar Viktor.
Buntut dari Pernyataan Kontroversial
Langkah tegas ini merupakan akibat dari kemarahan publik yang dipicu oleh pernyataan kedua legislator tersebut:
Ahmad Sahroni: Menyebut pihak yang menyerukan pembubaran DPR sebagai "orang tolol sedunia".
Nafa Urbach: Terekam dalam video mendukung kenaikan tunjangan rumah anggota dewan.
Kedua pernyataan tersebut dianggap tidak peka dan telah mencederai perasaan rakyat di tengah situasi ekonomi yang menantang.
Status Menunggu Keputusan Mahkamah Partai
Saat ini, kasus Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sedang dalam penanganan Mahkamah Partai NasDem.
Keputusan akhir mengenai nasib keanggotaan mereka di DPR akan ditentukan melalui mekanisme internal tersebut.
Viktor Laiskodat menambahkan bahwa partainya berkomitmen untuk menangani isu ini secara transparan demi menjaga kepercayaan publik terhadap institusi DPR.
Keputusan NasDem untuk meminta penghentian total hak keuangan bagi kedua kadernya adalah sebuah sanksi berlapis yang sangat serius.
Ini tidak hanya menjadi hukuman atas pernyataan mereka, tetapi juga menjadi sinyal kuat kepada seluruh kader NasDem dan publik bahwa partai tidak akan mentolerir tindakan yang dianggap merusak citra dan perjuangan partai.
