SRAGEN — Paska kejadian keracunan massal, Komisi-IV DPRD Sragen melakukan evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG). Evaluasi dilakukan terhadap ratusan siswa dan guru di sejumlah sekolah di Kecamatan Gemolong beberapa waktu yang lalu.
Komisi-IV DPRD Sragen memanggil puluhan kepala sekolah di Kabupaten Sragen penerima manfaat Program MBG. Evaluasi diawali dengan penyampaian hasil uji laboratorium penyebab keracunan massal oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dr. Udayanti Proborini.
Dia menyampaikan bahwa penyebab keracunan itu adalah higienitas sanitasi di dapur SPPG (satuan pelayanan pemenuhan gizi).
"Dari hasil yang kami dapatkan memang kurangnya higienis sanitasi yang ada dari makanan yang disajikan pada MBG itu. Penyebabnya ada beberapa faktor, termasuk kondisi lingkungan tempat memasak, kemudian bisa jadi alat masak atau alat yang dipakai untuk menyajikan atau saat proses penyajian. Tapi kemarin itu kurangnya higienis saat makanan akan disajikan," kata dr Udayanti di hadapan Komisi IV DPRD dan kepala sekolah.
Kemudian sejumlah kepala sekolah penerima manfaat MBG di sekolahnya menyampaikan kondisi anak didiknya yang trauma pasca keracunan massal. Sebagian besar mereka enggan memakan menu makanan MBG, bahkan tak sedikit orang tua terang-terangan melarang anak-anaknya memakan sajian makanan MBG.
Aris Darmanto dari SMPN 1 Gemolong salah satu pihak sekolah yang siswanya keracunan mengaku ada trauma tersendiri.
"Kejadian setelah anak mengalami keracunan di hari pertama ada beberapa anak dipesan oleh orang tuanya agar tidak dimakan (MBG). Kemudian ada beberapa yang dimakan separuh ada keraguan di awal kemudian kami berkoordinasi dengan Puskesmas, dan akan dilakukan edukasi," ucap dia.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Sragen Sugiyamto mengakui, dari hasil laporan dan inspeksi ada pelanggaran SOP di SPPG. Seperti petugas masak tidak menggunakan alat pelindung kesehatan (APK). Bahkan lap untuk ompreng (tempat makan) menggunakan kain perca.
Kondisi itu dinilai menjadi salah satu penyebab kurangnya higienitas terhadap makanan yang diberikan kepada penerima manfaat. Selain itu Sugiyanto menyebut Ahli Gizi sebagai pengawas MBG direkrut oleh pihak SPPG sendiri.
"Ahli gizi yang untuk mengawasi itu ternyata yang mencari juga dari pihak MBG yang memiliki dapur itu, tidak ditugaskan dari pusat. Maka dia pasti takut untuk mengevaluasi, kalau ada apa-apa atau kesalahan kalau toh diprotes pasti akan dipecat, diberhentikan diganti orang lain. Ini kan menjadi masalah," kata Sugiyamto tegas.
Menurut politikus PDI-P itu, pengawasan MBG harus ditingkatkan, tak hanya soal kebersihan namun juga menunya setiap hari. Sebagai bentuk peningkatan pengawasan Sugiyamto meminta kepala sekolah penerima MBG agar memfoto menu makanan setiap harinya dan melaporkan ke Komisi-IV.
"Tolong bapak ibu divideo, difoto dan dikirimkan ke kami Komisi IV. Kami yang hanya 14 orang tidak mungkin bisa mengawasi ratusan sekolah," pintanya kepada pihak sekolah.
