SURAKARTA — Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora RI) menggelar Town Hall Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) di Loji Gandrung, Solo, Senin 28 Juli 2025.
Upaya ini dilakukan untuk memberikan ruang lebih luas bagi generasi muda untuk terlibat langsung dalam proses pembangunan nasional dan daerah.
Acara ini diikuti oleh berbagai elemen pemuda, organisasi kepemudaan, hingga pemangku kebijakan. Selain memaparkan data IPP, forum ini juga menjadi ajang dialog, apresiasi, dan penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis aspirasi pemuda.
Deputi Pelayanan Kepemudaan Kemenpora RI, Dr Drs Yohan MSi menegaskan pentingnya menempatkan pemuda sebagai pelaku utama dalam pembangunan, bukan sekadar penerima manfaat.
“Sudah waktunya pemuda menjadi aktor pembangunan, bukan hanya penonton. Forum ini memberi ruang untuk menyampaikan gagasan, membentuk pemikiran, dan mengambil peran dalam kebijakan publik,” ujar Yohan.
Ia menambahkan, pembangunan kepemudaan bersifat lintas sektor dan memerlukan sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah.
Kemenpora saat ini tengah menyusun pilot project untuk mendukung partisipasi aktif pemuda di tingkat lokal.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Solo, Sekar Tandjung, yang hadir dalam forum ini menyampaikan pentingnya organisasi kepemudaan memiliki arah dan identitas yang jelas agar dapat menjadi mitra strategis pemerintah.
“Kami mendorong agar setiap organisasi pemuda fokus pada isu tertentu. Ini membantu mereka membangun portofolio dan mempermudah akses anggaran dari pemerintah,” kata Sekar, yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi Karya Amanat Bangsa.
Sekar menambahkan, Komisi IV DPRD akan terus mengawal agar dana kepemudaan terserap secara maksimal melalui program yang terstruktur dan tepat sasaran.
Wali Kota Solo, Respati Ardi, dalam sambutannya menyampaikan dukungan penuh terhadap penguatan indeks pembangunan pemuda di daerah.
Ia memastikan indikator IPP akan diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan daerah, termasuk dalam RPJMD dan Baperda Kota Solo.
“Kami akan fasilitasi pelatihan teknis agar para pemuda memahami cara menyusun program yang bisa mengakses anggaran secara benar. Ini uang rakyat, harus dikelola dengan indikator yang tepat,” jelas Respati.
Ia menekankan, kurangnya pemahaman bukanlah kesalahan pemuda, melainkan karena belum tersedia bimbingan teknis yang memadai.
Oleh karena itu, Pemkot Solo siap menyelenggarakan pelatihan khusus bagi organisasi kepemudaan.
